PPP Akan Menang Pilkada DKI Jakarta

Dorong incumbent dari PPP untuk maju lagi di daerah.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menargetkan menang di lima provinsi dan 27 kabupaten dan kota dari 101 daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2017 mendatang.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PPP Romahurmuziy atau sapaan Romi menargetkan menang sekitar 70 persen dari tujuh provinsi yang ikut dalam Pilkada serentak 2017 dan 30 persen Kabupaten/Kota dari 94 Kabupaten/Kota yang ikut Pilkada serentak 2017 mendatang.

Provinsi yang menjadi target utama untuk dimenangkan tersebut adalah Provinsi DKI Jakarta, Banten, Aceh, Bangka Belitung dan Gorontalo.

"Jadi, penyidik kami tidak menemukan perbuatan melawan hukumnya. Nah, oleh karena itu, jalan satu-satunya kami lebih baik mengundang BPK, ketemu dengan penyidik kami," kata Agus ketika ditemui di sela-sela rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

BACA JUGA

• SBY Kritik Pemerintahan Jokowi Tentang APBN 2016
• FAHRI HAMZAH BERKOAR TENTANG PENANGKAPAN PENGURUS TEMAN AHOK
• SBY Mengatakan Perlu 'SENTIL' Jokowi

"Terkait dengan target, untuk tingkat provinsi target kita menang di 70 persen daerah pilkada. Dari tujuh kita menargetkan menang di lima Provinsi. Kemudian untuk kabupaten/kota kita menargetkan menang di 30 persen. Tidak terlalu muluk-muluk yaitu 27 dari 94 kabupaten dan kota," kata Romi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa 14 Juni 2016.

Selain itu, PPP juga akan kembali mendorong seluruh kader yang incumbent untuk kembali ikut bertarung pada Pilkada serentak 2017.

"DPP PPP mendorong seluruh calon incumbent dari PPP untuk mencalonkan kembali sebagai bentuk dilanjutkannya amanat rakyat kepadanya".

Romi menjelaskan jika kader PPP di Provinsi, kabupaten dan kota memiliki elektabilitas yang cukup maka dia akan mendorongnya untuk maju. Namun, jika elektabilitasnya masih jauh di bawah maka PPP akan merajut koalisi dengan partai politik lainnya.

"Apabila kader PPP di tingkat kabupaten kota atau provinsi yang memiliki elektabilitas yang cukup tentu akan kita dorong untuk maju. Apabila kita tidak memiliki kader yang cukup memiliki elektabilitas maka kita akan terbuka koalisi dengan partai-partai dengan yang lain untuk menerima putra-putri terbaik bangsa dari manapun dia berasal.

Read More

KPK Menyatakan Kasus RS Sumber Waras Tidak Ada Melawan Hukum

Tapi penyidik akan mendengarkan keterangan BPK.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, mengatakan penyidik KPK tidak menemukan indikasi perbuatan melawan hukum dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

Karena itu, penyidik akan mendengarkan keterangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Jadi, penyidik kami tidak menemukan perbuatan melawan hukumnya. Nah, oleh karena itu, jalan satu-satunya kami lebih baik mengundang BPK, ketemu dengan penyidik kami," kata Agus ketika ditemui di sela-sela rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

BACA JUGA

• SBY Kritik Pemerintahan Jokowi Tentang APBN 2016
• FAHRI HAMZAH BERKOAR TENTANG PENANGKAPAN PENGURUS TEMAN AHOK
• SBY Mengatakan Perlu 'SENTIL' Jokowi

Agus menegaskan, kesimpulan kasus yang masih berada pada tahap penyelidikan itu bukan berasal dari pimpinan KPK, melainkan dari para penyidik. Penyidik, kata Agus, telah mengundang banyak ahli untuk membahas kasus ini.

"Jadi mereka mengundang dan menyandingkan dengan temuan-temuan BPK. Tapi kami perlu hati-hati, tidak semua saran kami putuskan. Makanya tadi saya bilang mau ketemu lagi dengan satu instansi, itu kami pengen undang BPK untuk ketemu dengan penyidik kita," ujar Agus.

Agus menambahkan, pertemuan dengan BPK itu akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Pertemuan ditargetkan dilakukan sebelum hari raya Idul Fitri.

"Apakah minggu depan atau minggu berikut, pokoknya sebelum hari raya (Idul Fitri)," kata Agus. Diketahui, BPK sebelumnya telah mengungkapkan adanya penyimpangan dalam pengadaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Bahkan, BPK menyebut ada enam penyimpangan yang ditemukan dari hasil audit investigatif.

"Terdapat enam penyimpangan, antara lain perencanaan, penganggaran, pembentukan tim pengadaan pembelian lahan RS Sumber Waras, pembentukan harga, dan penyerahan hasil," kata anggota III BPK RI, Eddy Mulyadi Supardi.

Read More

Pabrik AQUA Palsu DEPOK di Grebek Polisi

Air minum itu menggunakan air sumur atau sungai.

Aparat Satuan Reskrim Polres Kota Depok berhasil membongkar sindikat air mineral oplosan yang dikemas menggunakan galon. Dari hasil penyidikan  diketahui, air minum kemasan tersebut menggunakan bahan baku air sungai dan sumur.

Ironisnya, pelaku menggunakan label air minum ternama untuk memuluskan aksinya. Kapolresta Depok, Ajun Komisaris Besar Harry Kurniawan menjelaskan, penangkapan ini bermula dari adanya laporan warga.

"Dari situlah kami lakukan pengembangan. Ada sekitar 426 air minum kemasan berlabel yang telah kami amankan".

BACA JUGA

• SBY Kritik Pemerintahan Jokowi Tentang APBN 2016
• FAHRI HAMZAH BERKOAR TENTANG PENANGKAPAN PENGURUS TEMAN AHOK
• SBY Mengatakan Perlu 'SENTIL' Jokowi

Modusnya, kata Harry, pelaku berinisial RAS (33), mengisi galon merek Aqua kosong dengan air yang berasal dari sumur atau sungai. Sebelum dituang, air tersebut diproses dulu oleh pelaku menggunakan gas.

"Motifnya tentu saja ingin meraup keuntungan yang berlipat. Dalam satu galon, pelaku meraup untung Rp3.000 sampai Rp3.500," ujarnya.

Pelaku, memproduksi barang dagangannya itu di sebuah tempat air isi ulang, di kawasan Rawajati, Limo Depok. Diketahui, aksi curang ini telah dilakoni RAS sejak tiga bulan terakhir.

"Selain kandungannya yang tidak sesuai, tutup segelnya juga rekondisi alias bekas pakai. Untuk itu, kami mengimbau pada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam membeli produk. Belilah di tempat resmi, yang sudah terjamin kualitasnya," tutur Kasat Reskrim Polresta Depok, Komisaris Teguh Nugroho.

Guna penyidikan lebih lanjut kasusnya ditangani Polres Kota Depok. Sementara RAS, kini terpaksa meringkuk di tahanan dan bakal terancam undang-undang konsumen.

Read More

Politius PDIP; Ahok Dekat Dengan Kehancuran

Ahok mengklaim dekat dengan Ketum PDIP.

Politikus PDIP, Darmadi Durianto, mengingatkan petahana Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, atau sering disapa Ahok jangan dulu jemawa akan diusung oleh partainya pada Pilkada 2017.

"Jemawa atau sombong itu dekat dengan kehancuran. Agama mana pun mengajarkan soal rendah hati dan tidak sombong. Prestasinya baik pun kalau jemawa, kebanyakan rakyat bakal ninggalin," kata Darmadi di Jakarta.

Anggota Komisi VI DPR RI ini mengingatkan, Ahok tak perlu mengklaim dekat dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Meski dalam beberapa kesempatan Ahok memang bertemu dengan Megawati.

BACA JUGA

• SBY Kritik Pemerintahan Jokowi Tentang APBN 2016
• FAHRI HAMZAH BERKOAR TENTANG PENANGKAPAN PENGURUS TEMAN AHOK
• SBY Mengatakan Perlu 'SENTIL' Jokowi

"Jadi tak usah jemawa dengan dengan Ibu Mega, atau menganggap PDIP tertarik dengan Ahok. Kita mau milih yang komit dengan ideologi partai, ikuti prosedur partai dan mau membela rakyat kecil," tegasnya.

Menurut Darmadi, partainya sudah berpengalaman dalam memilih kepala daerah dalam Pilkada. Menurutnya, hingga sejauh ini, partainya tidak bersikukuh untuk mengusung Ahok pada Pilgub Jakarta mendatang.

"Kita punya banyak stok. Ahok-Djarot belum ada dibahas di internal,". Selain itu menurut Darmadi, pernyataan Ahok beberapa waktu ini justru memperlihatkan Ahok sedang bingung. Harus memilih partai atau tetap bersama Teman Ahok, pendukung independennya.

"Ahok galau. Kalau dia diusung partai ya dia harus ikuti prosedur partai. Kalau independen ya silahkan lewat Teman Ahok. Tidak bisa dicampur. Pilih salah satu, jangan galau," tegasnya.

Read More

DPR Memberatkan Calon Independent dengn Memberi Waktu Verifikasi yang Singkat

DPR beralasan ketentuan itu dibuat berdasarkan Peraturan KPU.

Pasangan calon perseorangan atau populer disebut calon independen dalam Pilkada dianggap dirugikan dengan keberadaan Undang-Undang Pilkada tahun 2016. 

Soalnya diatur satu ketentuan tentang verifikasi faktual untuk dukungan kepada calon yang waktunya dianggap terlalu singkat.

Disebutkan dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah setelah direvisi tentang verifikasi faktual kartu tanda penduduk (KTP) yang digunakan calon independen. Dinyatakan dalam pasal 48 ayat (3): verifikasi faktual dilakukan paling lama 14 hari terhitung sejak dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan kepada panitia pemungutan suara (PPS).

BACA JUGA

• SBY Kritik Pemerintahan Jokowi Tentang APBN 2016
• FAHRI HAMZAH BERKOAR TENTANG PENANGKAPAN PENGURUS TEMAN AHOK
• SBY Mengatakan Perlu 'SENTIL' Jokowi

Pasal 48 ayat (3b) menyebutkan, verifikasi faktual terhadap dukungan pasangan calon yang tidak dapat ditemui pada saat verfikasi faktual, pasangan calon diberikan kesempatan untuk menghadirkan pendukung calon yang dimaksud ke kantor PPS paling lambat tiga hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung itu. Jika sampai tenggat itu tak dipenuhi, dukungan pemilik suara terhadap pasangan calon independen akan dicoret karena dianggap tidak memenuhi syarat.

“Bagi calon perseorangan ini merugikan," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Sumarno, dalam sebuah forum diskusi di Jakarta pada Sabtu, 11 Juli 2016.

DPR yang merumuskan dan mengesahkan undang-undang itu beralasan bahwa ketentuan tiga hari itu sebetulnya disadur dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 tentang Pencalonan. Jadi, ketentuan itu sebenarnya dibuat KPU, bukan DPR.

"Saya bilang (bahwa) yang menjegal Ahok bukan DPR tapi KPU. Kenapa? Pertama, soal verifikasi faktual itu seratus persen kami sadur dari PKPU. Kami masukkan normanya dan itu diusulkan KPU karena memang praktik verifikasi faktual dilaksanakan periode kemarin," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy.

Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, membantah keterangan Lukman Edy. Soalnya dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2015, tidak ada batasan khusus tentang waktu klarifikasi ke alamat pendukung. PKPU mengatur bahwa jika pendukung tidak berada di tempat, tim pasangan calon perseorangan dapat membawa mereka ke kantor PPS kapan saja selama 14 hari masa verifikasi faktual.

Read More

Mobil Pelatih Dijual 100 Juta Hanya Untuk Mengikuti PON 2016 dari DIY

Mobilnya tersebut dihargai Rp100 juta.

Tim voli putra DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) hanya menjadi menduduki tempat kedua dalam pertandingan Pra PON Jawa Barat setelah ditaklukkan oleh tim Jawa Tengah. Konsekuensinya untuk dapat berlaga dalam PON 2016 mereka tidak mendapatkan dukungan dana penuh dari KONI DIY.

Di sisi lain semangat 15 pemain dan ofisial untuk mengharumkan nama DIY di kancah nasional tetap menggelora. Pengda PBVSI DIY harus memutar otak dengan kekurangan anggaran yang ditanggung jika ingin berlaga di PON karena KONI DIY hanya bisa memberikan dana 50 persen saja.

Tim DIY pun harus berlatih menggunakan lapangan milik klub Yuso tanpa dipungut biaya. Sementara pemain juga tidak dibayar saat berlatih karena tidak ada anggaran.

Pelatih kepala Tim Voli Putra DIY, Putut Marhaento melihat besarnya semangat pemain DIY untuk berlaga di PON 2016. Dia pun memutar otak dan akhirnya merelakan mobilnya dijual untuk menutupi kekurangan anggaran tersebut.

Di antaranya, soal mahalnya harga bahan-bahan pokok, kedaulatan partai politik yang dianggap perlu hadir tanpa intervensi, lalu pandangan TNI-Polri yang seakan kini masuk ke politik praktis, penegakan hukum yang terkesan tebang pilih, serta wacana perpanjangan masa jabatan Kapolri.

BACA JUGA

• SBY Kritik Pemerintahan Jokowi Tentang APBN 2016
• WASPADA!!! SPBU Curang Rempoa Punya Banyak Cabang di JAKARTA
• PARTAI GOLKAR AKAN SEGERA PUTUSKAN DUKUNGAN KEPADA AHOK

Bersamaan dengan acara Otobursa TVRI Jogja, satu unit mobil milik Putut yang juga pelatih pelatih klub Voli Putra Jakarta Elektric PLN dibawa oleh anaknya Antonius Adi ke Otobursa TVRI Jogja untuk dijual dengan penawaran harga Rp 100 juta.

"Mobilnya Daihatsu Luxio tahun 2011, warna hitam, automatic, tangan kedua, AB Yogya. Mobil ini jarang dipakai karena hingga saat ini kilometernya baru 93 ribu sejak mobil keluar dari pabrikan tahun 2011 silam".

Diakui Adi, ayahnya mempunyai ambisi untuk meraih emas dalam PON 2016 meski dana yang dikeluarkan bukan dari pemerintah namun dari hasil bantingan pengurus PBVSI DIY. "Ayah saya melihat semangat dari tim voli sangat tinggi untuk mengharumkan nama DIY di tingkat nasional. Harta dapat dicari lagi namun mengharumkan nama DIY sangat sulit dicapai," bebernya.

Diakui Adi, ia sengaja tidak menempelkan harga jual mobil seperti mobil lainnya di Otobursa TVRI Jogja namun hanya menempelkan tulisan pada mobilnya "Dijual Untuk Bayar PON 2016 Jawa Barat, Cab Bola Voli, Hub 081227497510.”

"Saya buka harga Rp 100 juta. Jika tidak laku di Otobursa TVRI bisa menghubungi nomor handphone tersebut. Itu nomor HP ayah saya,"katanya.

Adi berencana untuk memajang mobil yang saat ini masih atas nama dirinya di STNK atau BPKB hingga Otobursa TVRI Jogja tutup sekitar jam 16.00 WIB. "Kalau memang laku tidak balik nama juga tidak apa-apa. KTP boleh pinjam selamanya,"bebernya.

Bendahara Pengda PBVSI DIY, Sujadi mengatakan untuk memberangkatkan pemain dan ofisial yang berjumlah 15 orang, minimal dibutuhkan dana Rp88 juta. Sedangkan tambahan Rp30 juta lagi untuk pengadaan seragam tim.

"Ya minimal kita butuh anggaran Rp120 juta dan itu anggaran paling minim karena hanya untuk akomodasi, makan, penginapan dan seragam pemain,"katanya.

Dia pun berharap mobil milik Pak Putut bisa laku terjual Rp 100 juta karena membeli mobil ini tidak saja karena harga namun ada kebanggaan tersendiri karena mampu berkorban untuk mengharumkan DIY di kancah PON 2016 di Bandung khususnya cabang bola voli putra.

Read More

SBY Mengatakan Perlu 'SENTIL' Jokowi

SBY menekankan sejumlah permasalahan yang perlu menjadi perhatian.

Presiden keenam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam kritikannya yang disampaikan, dalam acara buka bersama Partai Demokrat, SBY menekankan sejumlah permasalahan yang dianggapnya perlu menjadi perhatian Jokowi.

Di antaranya, soal mahalnya harga bahan-bahan pokok, kedaulatan partai politik yang dianggap perlu hadir tanpa intervensi, lalu pandangan TNI-Polri yang seakan kini masuk ke politik praktis, penegakan hukum yang terkesan tebang pilih, serta wacana perpanjangan masa jabatan Kapolri.

BACA JUGA

• SBY Kritik Pemerintahan Jokowi Tentang APBN 2016
• WASPADA!!! SPBU Curang Rempoa Punya Banyak Cabang di JAKARTA
• PARTAI GOLKAR AKAN SEGERA PUTUSKAN DUKUNGAN KEPADA AHOK

Menurut Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, tak ada yang salah dengan sikap partainya dan disampaikan SBY selaku ketua umum partai berlogo mercy tersebut.

"Publik bisa menangkap jernih permasalahan-permasalahan saat ini. Ada kegaduhan dan energi kita habis di situ. Maka itu, Presiden (Jokowi) perlu dikontrol agar mengambil langkah strategis".

Menurutnya, Partai Demokrat merasa perlu menyampaikan hak konstitusinya di mana banyak partai saat ini justru 'adem ayem' seakan mendukung penuh semua kebijakan pemerintahan Jokowi. "Tidak baik juga banyak parpol semua masuk ke satu titik (mendukung), harus ada yang mengontrol. Kita pastikan dukung (pemerintah Jokowi) sampai selesai, tapi yang baik kita dukung, yang jelek kita koreksi," kata Hinca.

Salah satu hal yang menjadi titik perhatian Partai Demokrat, kata Hinca, adalah proses pergantian Kapolri yang tak kunjung dilakukan. Bahkan, muncul wacana ada perpanjangan masa jabatan Kapolri, padahal Kapolri saat ini sudah memasuki usia pensiun.

"Satu tahun terakhir juga kita berdebat soal ini, soal pergantian kapolri, ini kan jadi perbincangan publik yang luar biasa. Demokrat jelas, jangan diperpanjang (masa jabatan), kalau itu diperpanjang tentu menabrak aturan, sistem yang telah dilakukan. Proses regenerasi juga tentu tak jalan," kata dia.

Menanggapi hal ini, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah, mengaku menerima masukan yang dilontarkan Partai Demokrat. Menurut Basarah, sejauh ini pemerintah di bawah kendali Jokowi sudah berusaha melakukan yang terbaik.

"Kami telah jalankan yang terbaik, terlepas dari adanya hal yang disuka atau tidak, itu masing-masing pandangan," kata Basarah di kesempatan yang sama.

"Kita juga harus mengenal style presiden kita masing-masing, termasuk Pak Jokowi. Dia bukan tipe pemimpin yang suka didikte, dan seakan suka diatur, mungkin cara-cara itu (kritikan SBY) bisa mengena dia," ujar Basarah.

Sejauh ini, kata Basarah, Jokowi tentu sudah memiliki pandangan yang tajam karena dia kerap memotret berbagai dinamika yang tengah berkembang di masyarakat. "Termasuk masukan yang diberikan SBY," kata dia.

Read More