Kamis, 23 Juni 2016

Partai HANURA Resmi Mendukung Ahok

"Perjuangan masih panjang."

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengapresiasi dukungan resmi Hanura kepadanya dalam Pilkada DKI 2017 mendatang.

 http://ceritasemuadunia.blogspot.com/2016/06/partai-hanura-resmi-mendukung-ahok.html


Partai yang dipimpin mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), Jenderal TNI (Purn) Wiranto, itu adalah partai politik pertama yang menyatakan dukungannya untuk menjadi kandidat dari jalur perseorangan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017.

Hanura telah memberikan komitmen untuk mendukung jauh sebelum hiruk pikuk Pilkada ramai.

"Saya ucap syukur, Pak (Wiranto). Terima kasih," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Kantor DPP Partai Hanura, Menteng, Jakarta Pusat.

Ahok mengatakan, meski tiga partai politik, Hanura, Nasdem, dan Golongan Karya (Golkar) telah menyatakan dukungannya, perjalanannya sebagai kandidat perseorangan tidak akan semudah kandidat yang diusung partai politik. "Perjuangan masih panjang," ujar Ahok.

Ahok berjanji mempertemukan petinggi ketiga partai politik dengan komunitas relawannya, Teman Ahok, dalam waktu dekat. Ia ingin meminta komitmen semua pihak untuk menyukseskan partisipasinya di Pilkada. "Nanti mungkin akan merepotkan banyak orang, termasuk orang Hanura," ujar Ahok.

Namun, bila kerja sama semua pihak membuahkan hasil manis, dengan terpilihnya kembali ia menjadi Gubernur DKI periode 2017 - 2022, Ahok berjanji untuk bekerja keras. Ia berjanji akan kembali memimpin Jakarta dengan gayanya.

Ahok tak ingin mengecewakan banyak pihak, termasuk Ketua Umum Partai Hanura Wiranto. Pria itu dianggap telah banyak berkorban untuk memberi dukungan kepadanya. "Saya tidak akan mengecewakan Bapak," ujar Ahok.

Partai Hanura kembali mempertegas komitmen dukungannya hari ini. Setelah pada bulan Maret lalu Dewan Pimpinan Daerah (DPD) DKI mendeklarasikan dukungan, kini giliran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) melakukan hal serupa. Seremoni pemberian dukungan dilakukan dengan penyerahan surat rekomendasi oleh Wiranto kepada Ahok.

Rabu, 22 Juni 2016

Ratna dan Prijanto Bawa Bukti Khasus RS. Sumber Waras ke BPK

"Kami di belakang Bapak-bapak (BPK)."

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto, bersama aktivis Ratna Sarumpaet yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Selamatkan Jakarta menyambangi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

 http://ceritasemuadunia.blogspot.com/2016/06/kami-di-belakang-bapak-bapak-bpk.html


Keduanya hadir untuk memberikan dukungan kepada BPK perihal hasil audit Rumah Sakit Sumber Waras. Keduanya membawa bukti data pelanggaran hukum dengan indikasi korupsi yang menyeret nama Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Kami di belakang Bapak-bapak (BPK), kami mendukung dan masyarakat menunggu hasil dari audit BPK.

Sebelumnya diketahui, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan tim penyidik KPK tidak menemukan tindakan melawan hukum di kasus Sumber Waras.

"Bagaimana caranya jangan berhenti di statementnya Agus. Agus bukan maha benar. Ada dua lembaga penting yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi sedang di adu domba. Dua-duanya lembaga negara.

Hal serupa disampaikan Prijanto. Ia meminta pemerintah bisa mengajak institusi terkait yang berkepentingan dapat meninjau langsung kasus RS Sumber Waras.

"Saya berharap BPK, KPK, Komisi III,  sama-sama ke lapangan bawa orang BPN untuk ukur, nyatakan secara fisik di mana letak batas-batas tanah itu.

Senin, 20 Juni 2016

Djarato; Saya Siap Melawan Ahok Di Pilkada Jakarta

PDIP mendidiknya untuk tidak takut terhadap tantangan apapun.

Djarot Saiful Hidayat, tokoh kelahiran Magelang, 30 Oktober 1955, kini mengemban amanah sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Djarot menjabat posisi itu sejak 17 Desember 2014.

 http://ceritasemuadunia.blogspot.com/2016/06/djarato-saya-siap-melawan-ahok-di.html


Meskipun strategis, karena menjadi orang kedua di Ibu Kota negara, ternyata jabatan Wagub DKI bukan cita-citanya secara langsung. Awalnya, Djarot tak memimpikannya.

Apa sebenarnya impiannya? berkesempatan mendengarkan langsung dari anak tentara ini, saat wawancara khusus beberapa waktu yang lalu.

Tak hanya itu, Djarot juga berbagi cerita tentang perjuangan saat ia mahasiswa, ketika dua organisasi ekstra legendaris di Indonesia seperti HMI dan GMNI sempat membuatnya berada di persimpangan jalan.

Kehidupan menjadi aktivis mahasiswa membawanya pada sikap oposisi terhadap rezim militeristik Orde Baru. Sampai kemudian, sebuah nazar pun terlontar, “Tak akan menikah sebelum Soeharto jatuh”.

Pengalaman-pengalaman inilah, tentunya juga dari keluarga, sampai beranjak dewasa, dan saat mahasiswa turut membentuk karakter kepemimpinannya.

Sebelum menjadi Wagub, Djarot tercatat pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur (1999-2000), Wali Kota Blitar dua periode, sejak 2000-2010, dan anggota DPR 2014-2019.

Sekarang, zaman menghadapkan Djarot pada situasi jelang Pilkada Jakarta 2017. Bagaimana pun, ia masuk menjadi salah satu kandidat yang diperhitungkan. Setidaknya, dari partainya sendiri, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Bagaimana jika PDIP, akhirnya memutuskan untuk mengusungnya? Sementara, lawannya adalah sang kolega, Basuki Tjahja Purnama, alias Ahok, yang sejauh ini menegaskan akan maju melalui jalur independen, atau perseorangan.

Berikut, adalah hasil lengkap wawancara khusus dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat: Sudah berapa lama menjabat Wagub? Sudah hampir satu tahun setengah. Bagaimana rasanya? Apakah enjoy, atau ada beban? Enjoy aja, tinggal menyesuaikan bagaimana ritme kerja.

Bertanggung jawab, berbagi peran, untuk mendukung berbagai macam kebijakan-kebijakan di Pemprov, di sini. Jadi, biasa saja, enjoy tidak masalah. Termasuk, lebih banyak mewakili Pak Gubernur, jika dia tidak bisa menghadiri suatu acara. Tugas saya lebih banyak turun ke bawah.

Selama menjalankan tugas, ada pengalaman yang paling disukai?

Kalau disukai, ya kita ketemu masyarakat, apalagi mereka yang membutuhkan uluran tangan pemerintah. Di rusunawa, perkampungan-perkampungan kumuh, bisa mendengar mereka, menangkap aspirasi keluh kesah mereka, itu bahan masukan kita untuk dibuat suatu kebijakan.

Keluhan yang membuat Anda benar-benar ingin menyelesaikan persoalan itu apa?

Contoh misalnya kemarin, kita luncurkan program kredit murah untuk kaki lima dari Bank DKI. Kita berharap, pedagang kaki lima kita bisa mendapat pinjaman tanpa agunan dengan bunga di bawah sembilan persen. Kita berusaha, pedagang kecil itu tidak terjerat rentenir. Sekarang, sektor informal di Jakarta itu luar biasa. Itulah sebetulnya, salah satu penopang perekonomian masyarakat Jakarta.

Kemudian, misalnya beasiswa. Anak-anak miskin itu belum tentu tidak pandai, karena tidak ada biaya dan kesempatan, mereka enggak bisa melanjutkan sekolah. Untuk itu, kita sediakan beasiswa, terutama bagi mereka pemegang KJP (Kartu Jakarta Pintar). Tahun ini, kita alokasikan Rp32 miliar untuk beasiswa ke perguruan tinggi.

Kemudian, pasar bagaimana agar terjaga, tidak kumuh, tidak bau, tidak panas. Karena, bagaimana pun pasar tradisional itu adalah budaya, pembeli tidak berhadapan dengan label harga, ada komunikasi, tawar menawaar. Masuk di situ, bagi saya pribadi itu kepuasan batin.

Kemudian, masuk ke sungai-sungai, Ciliwung, Condet, ketemu masyarakat di sana, di sana ada aktivis-aktivis NGO yang bergerak. Saya sampaikan, mari kita bareng-bareng satu agenda aksi, misal merevitalisasi kali Ciliwung. Kemarin luar batang, saya enggak marah-marah di sana, saya ngobrol pada mereka. Its okay, di situ banyak tenda, kita sudah sediakan rusun. Dia mintanya dekat sana, bukan di Rawa Bebek, oke kita siapkan. Tetapi, saya minta mereka di tenda pindah dong.

Termasuk begini, ketika ada kebakaran, pertama itu saya membayangkan orang panik, histeris, tetapi mereka tenang-tenang saja. Saya tanya, kenapa tenang-tenang saja, karena yang terbakar memang tidak ada apa-apanya, tidak ada sertifikat, barang mewah, sudah terbiasa mereka, tenang mereka. Besoknya, habis kebakaran saya datang rontok semua, mereka bersihkan, kemudian bangun lagi. Semakin malam yang mengungsi semakin banyak, kan itu deket Taman Sari. Semakin malam saya lihat, yang keluar itu semakin cantik-cantik malahan, kenapa, karena mereka kos, kerjanya dekat situ.

Menjadi wagub itu bagian dari cita-cita, atau tidak?

Sebetulnya secara spesifik sih enggak. Cita-cita saya itu yang ditanamkan ya, kita harus bisa memberi manfaat kepada sebanyak-banyaknya orang. Kalau menjadi wagub memberi manfaat bagi banyak orang, Alhamdulillah. Bukan jabatannya sebetulnya. Juga jadi wali kota 10 tahun, bisa memberi manfaat orang lain, membahagiakan orang lain, itu saja sebenarnya.

Jadi, cita-citanya bukan di jabatan, tetapi bagaimana kita diberikan hidup bisa memberi manfaat. Semakin kita banyak memberi manfaat, itu semakin kita suka. Seakan kita menghadapi banyak tantangan, semakin kita suka, karena hidup itu penuh perjuangan. Entah sebagai gubernur, wagub. Bukan seberapa tinggi jabatan kita, tetapi seberapa besar manfaat yang diterima orang lain pada diri kita.

Minggu, 19 Juni 2016

Sandiaga Uno Ingin Mengeser Ahok

Elektabilitas yang masih rendah jadi cambuk bagi Sandi.

Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, menanggapi hasil survei Pilkada DKI Jakarta 2017 oleh Manilka Research and Consulting. Dalam survei bulan Juni 2016 itu, Sandiaga tidak mendapatkan hasil survei yang memuaskan.

 http://ceritasemuadunia.blogspot.com/2016/06/sandiaga-uno-ingin-mengeser-ahok.html


Popularitas Sandiaga Uno dalam survei Manilka sekitar 37 persen. Sedangkan untuk survei elektabilitas top of mind, Sandiaga hanya mendapatkan 2,5 persen. Sandiaga melihat hasil survei tersebut sebagai cambuk agar lebih kerja keras lagi meningkatkan elektabilitas dan popularitasnya di masyarakat.

"Kalau dilihat dari hasilnya, harusnya saya enggak ada di ruangan sini. Saya harusnya aktif di lapangan, karena hanya 37 persen yang kenal dengan sosok Sandiaga. Ini cambuk buat saya agar lebih kerja keras lagi," kata Sandiaga di Hotel Cemara, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat.

Sandiaga berniat maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 nanti. Sandiaga sudah mendaftar di beberapa partai seperti PDI-P, Gerindra, Demokrat dan PKB. Saat ini baru Gerindra yang memasukkan nama Sandiaga untuk dipertimbangkan menjadi cagub. Sementara partai lain masih dalam proses penjaringan.

"Yang sudah menjalin komunikasi dan saya sudah mengikuti fit and proper tes adalah PDIP, Demokrat, PKB. Lalu sudah ada pembicaraan intensif dengan PKS, PPP baru mengundang, kami baru mengambil formulir. Jadi total dengan Gerindra sudah ada enam partai yang aktif berbicara dengan kami.

Dia pun mengaku telah melakukan komunikasi yang intensif dan sudah melakukan fit and proper test di DPD PDIP. "Sangat intensif, sudah melalui fit and proper di DPD, menjawab 600 pertanyaan, kuesioner, psikotes selama satu hari penuh. Karena prosesnya kredibel, saya yakin hasilnya juga kredibel.

Dia pun menuturkan, keenam partai yang sudah melakukan komunikasi dengan dirinya sangat serius. "Saya rasa keenamnya serius. Gerindra sendiri akan mengambil keputusan pada akhir bulan. Sekitar Lebaran. Jadi diharapkan Gerindra bisa melahirkan satu calon yang bisa menjahit koalisi ke beberapa partai.

Melihat elektabilitasnya yang belum mampu menyaingi calon petahana Basuki Tjahaja Purnama, dia mengaku optimis.

"Saya cukup optimis, jadi saya ikhlas maju. Saya ingin membangun Jakarta, ingin menangkap aspirasi rakyat. Karena pemilu periode 2017 ini rakyat sudah terlihat juga dari survei ini. Bahwa mayoritas menginginkan pemimpin baru. Bagaimana pun juga diputar, dilihat dari alternatif Pak Basuki sendiri belum bisa mencapai single majority. Jelas bahwa rakyat Jakarta menginginkan pemimpin yang baru.

Menang Atau Kalah, Partai Golkar Pasti Mendukung Ahok Jadi Gubernur

Golkar mengklaim mendukung Ahok tanpa pamrih.

Partai Golongan Karya memastikan akan tetap mendukung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk menjadi Gubernur DKI meski pria asal Belitung Timur ini menolak pinangan mereka lewat jalur partai politik.

 http://ceritasemuadunia.blogspot.com/2016/06/menang-atau-kalah-partai-golkar-pasti.html


"Kami serahkan sepenuhnya ke Ahok. Kalau diterima, terima kasih. Kalau pun tidak, kami tetap dukung dengan seluruh kekuatan yang ada di Golkar, bagaimana agar Ahok menjadi gubernur untuk kedua kali," kata Plt Ketua DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta.

Secara kelembagaan, Golkar memang telah memutuskan sikap untuk mendukung Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dalam musyawarah DPD Partai Golkar, Minggu, 19 Juni, sebanyak 12 suara menyatakan dukungannya untuk Ahok.

"Tidak ada satu pun pemilik suara yang abstain atau menolak. Besok hasil keputusan ini kami berikan ke DPP Golkar, untuk memberikan SK dukungan.

Menurut Yorrys, apa yang diputuskan Golkar dalam dukungan ke Ahok, murni sebagai bentuk dukungan untuk menuju Jakarta yang lebih baik. Tidak ada maksud apa pun di balik pendukungan itu.

"Percayalah Golkar mendukung sepenuhnya tanpa ada komitmen di balik semuanya. Kami ingin mencari pemimpin DKI yang lebih baik," katanya.


Sementara itu, perwakilan relawan Teman Ahok, I Gusti Putu Artha, mengaku tak mempersoalkan jika memang Ahok akhirnya memilih Golkar sebagai kendaraannya menuju kursi Gubernur DKI dalam Pilkada DKI 2017.

Ia memastikan relawan Teman Ahok, tidak akan memengaruhi keputusan apa pun untuk sikap Ahok. "Apa pun pilihan, Teman Ahok tidak akan menyandera Ahok. Kekuasaan penuh ada pada Ahok. Prinsipnya, Ahok tetap menjadi gubernur.

Saat ini total KTP dukungan Ahok sudah terkumpul melampaui target yakni 1,24 juta. Jumlah ini, mengejutkan dan menjadi modal kuat untuk Ahok bisa melenggang ke DKI Jakarta lewat jalur independen.

Putu membantah, KTP yang dikumpulkan tersebut akan sia-sia jika memang Ahok akan memilih jalur parpol di Pilkada DKI. Menurut Putu, relawan Teman Ahok hanya ingin Ahok menjadi gubernur lagi atau dengan kata lain, tidak membatasi apakah Ahok akan memilih independen atau bukan.

"Sekarang ini poinnya adalah bukan dengan jalur mana. Sekarang ini mana yang menjamin Ahok agar jadi gubernur dengan telak.

1,24 Juta KTP Sudah Terkumpul Teman Ahok

KTP yang terkumpul telah mencapai 1,24 juta untuk Ahok.

 http://ceritasemuadunia.blogspot.com/2016/06/ktp-yang-terkumpul-telah-mencapai-124.html


Teman Ahok, relawan bakal calon Gubernur DKI Jakarta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah berhasil mengumpulkan satu juta KTP. Pencapaian tersebut bertepatan dengan penggalangan KTP untuk Ahok pada setahun yang lalu.

Atas pencapaian tersebut, Ahok yang turut menghadiri dan menyaksikan penghitungan jumlah KTP untuknya, tak lupa mengucapkan terima kasih kepada warga yang mendukungnya dengan mendaftarkan KTP-nya untuk Ahok agar melenggang sebagai calon independen.

"Tentu saja saya tak lupa ucapkan terima kasih kepada relawan Teman Ahok dan warga yang mengumpulkan KTP," ucap Ahok yang disambut gegap gempita oleh pendukungnya di Markas Teman Ahok, Pejaten, Jakarta.

Ahok menceritakan, ide untuk melaju di jalur independen dalam Pilkada sudah tercetus sejak ia mencalonkan diri menjadi Calon Gubernur Bangka Belitung. Namun, dikarenakan adanya kecurangan sistem suara dan belum ada relawan yang cukup masif, Ahok pun mengurungkan niatnya tersebut.

"Waktu ada yang bilang sogok untuk jadi gubernur (Babel), tapi saya katakan tidak. Saya lebih baik tidak jadi gubernur, daripada harus menyogok untuk jadi gubernur, enggak apa-apa," kata Ahok.

Sampai saat ini, pengumpulan jumlah KTP untuk Ahok yang telah dihimpun oleh relawan Teman Ahok mencapai 1.024.632. Dikatakan Teman Ahok, pengumpulan KTP akan terus berlanjut hingga ditutupnya pada pukul 19.00 WIB nanti.

Sabtu, 18 Juni 2016

Hasil Musyawarah Partai Golkar Berakhir Mendukung Ahok

Setelah hasil dari Musyawarah Daerah keluar.

Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto mengatakan keputusan soal mengusung atau tidaknya petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam Pilkada DKI Jakarta akan dipastikan pekan depan.  

 http://ceritasemuadunia.blogspot.com/2016/06/setelah-hasil-dari-musyawarah-daerah.html


"Besok kami lakukan Musda (Musyawarah Daerah). Semua akan kami dengar usulan dari DPD (Dewan Pimpinan Daerah) I DKI dan kami tunggu hasil Musda," kata Setya Novanto usai buka puasa bersama Dewan Pimpinan Partai (DPP) Partai Golkar di Istora Senayan.

Dia menjelaskan, dalam Musda besok, DPD tingkat I akan menjelaskan kandidat gubernur yang akan didukung partainya. Walaupun sebelumnya sejumlah pengurus yang di inisiasi oleh Yorrys Raweyai mengatakan, bahwa Golkar akan mendukung Ahok.  

"Hasil Musda kemudian direkomendasi kepada DPP dan saya, kemudian rekomendasi DPD I akan kami bahas dan selanjutnya ditandatangani," ujarnya. 

Namun, Novanto tidak mempermasalahkan pernyataan Plt Ketua DPD I DKI Jakarta, Yorrys Raweyai. Menurutnya, itu hak Plt ketua DPD I dan belum menjadi keputusan partai.

"Sesuai hasil Munas lalu DPD diberi keleluasaan menentukan siapa yang akan diusung. Perluasan kewenangan ini penting untuk pengembangan demokrasi termasuk memilih gubernur," katanya.

Sementara terkait posisi Ketua Dewan Pembina (Wanbin) yang dipimpin Aburizal Bakrie (ARB) dalam penentuan calon kepala daerah yang akan dipilih, dia menjawab normatif. Tugas dan kewenangan pengurus katanya sudah diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

Lulung Sindir Ahok Soal Khasus RS.Sumber Waras

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham "Lulung" Lunggana menyindir Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang dinilai tidak peduli dalam perkara dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

 http://ceritasemuadunia.blogspot.com/2016/06/lulung-sindir-ahok-soal-khasus-rssumber.html


Padahal menurut dia, ada dugaan kerugian uang negara berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pembelian lahan tersebut.

"Artinya penyelenggara atau pemerintah kan selama ini santai-santai saja atas kerugian uang rakyat," kata Lulung di kawasan Cikini, Jakarta Pusat.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menganggap pihak-pihak yang tidak berurusan dalam perkara tersebut kerap kali berdebat. Tetapi yang terlibat langsung malah seakan tidak peduli.

"Saya pikir ini jadi perdebatan kekinian. Kenapa, kita yang tidak punya dosa dalam persoalan ini selalu berdebat. Yang punya dosa tenang saja, itu siapa nanti di pengadilan," ucap Lulung.

Kasus pembelian RS Sumber Waras menyeret nama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Namun belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada tindak pidana korupsi dalam kasus pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tersebut.

Oleh karena itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menuturkan, sulit untuk menaikkan status penyelidikan kasus pembelian lahan RS Sumber Waras ke tingkat penyidikan.

Kamis, 16 Juni 2016

Sinta Nuriyah dan Gereja Semarang Ditolak Buka Bersama Oleh FPI

Mereka ingin istri mendiang Gus Dur itu menggelar acara di tempat lain.

Acara buka bersama Sinta Nuriyah Wahid, isteri Presiden keempat Abdurahman Wahid atau Gus Dur, dengan para tokoh Katolik di Gereja Yakobus, Pudak Payung, Semarang, ditolak. Penolakan datang dari Front Pembela Islam (FPI) Jawa Tengah.

 http://ceritasemuadunia.blogspot.com/2016/06/sinta-nuriyah-dan-gereja-semarang.html


Penolakan FPI terkait acara itu diketahui saat para pengurus gereja Semarang diminta mendatangi Mapolres Semarang untuk berdialog dengan perwakilan FPI. FPI mengklaim, penolakan itu juga datang dari sejumlah ormas Islam lain.

"Kami tolak acara itu karena keberatan kalau Bu Shinta berdoa bersama di gereja," kata Ketua Tim Advokasi FPI Jawa Tengah, Zaenal Abidin Petir, di Semarang.

Menurut rencana, acara buka di gereja sedianya digelar pada hari ini pukul 16.00-17.45 WIB. Acara itu sebenarnya dimaksudkan sebagai bentuk kerukunan lintas agama dengan menggandeng isteri mendiang bapak pluralisme di Indonesia itu.

Zaenal mengaku, penolakan itu merupakan hasil kesepakatan dengan 10 ormas di Semarang seperti Pemuda Muhammadiyah, NU Pudak Payung, HTI, MUI dan elemen ormas lainnya. Apabila acara tetap digelar, FPI meminta agar Shinta Nuriah hanya mengunjungi gereja, sementara buka bersama digelar di lokasi lain.

"Yang kami mau, Bu Shinta cuma mengunjungi gereja saja. Lalu buka bersamanya digeser di Balai Desa Pudak Payung," ujarnya.

Sementara itu, Romo Aloys Budi Purnomo, selaku pelaksana acara, mengaku awalnya acara yang menghadirkan isteri Gus Dur ini dihelat di Gereja Paroki Raja Ungaran. Namun, acara itu juga ditolak oleh ormas yang sama.

Pihaknya menyayangkan penolakan itu bahkan disampaikan dengan kata-kata yang dianggap kurang pantas. Sehingga buka bersama batal digelar di Ungaran dan digelar di Pudak Payung Semarang.

"Panitia acara sebenarnya sudah bekerja sama dengan tokoh masyarakat terkait acara ini. Mulai Haji Sanuri, Haji Wahid, Masrochan dan mantan Lurah Maryono mereka mendukung dengan senang hati," kata Romo Budi.

Rabu, 15 Juni 2016

Aset NAZARUDDIN Disita Negara Hanya Setengah Triliun

Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi memutuskan tidak menyita semua aset milik Muhammad Nazaruddin, kendati mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu terbukti melakukan korupsi dan pencucian uang.

 http://ceritasemuadunia.blogspot.com/2016/06/aset-nazaruddin-disita-negara-hanya.html


Aset Nazaruddin yang diputuskan untuk disita adalah aset yang terbukti berasal dari hasil korupsi.
"Barang bukti yang memang berasal dari usahanya berhubungan dengan perolehan fee dari PT DGI, PT Nindya Karya, Saham Garuda dan lain-lain tetap dirampas untuk negara," kata Ketua Majelis Hakim Ibnu Basuki Widodo, membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Selain itu, majelis menyebut barang bukti yang merupakan milik pihak ketiga, diperintahkan untuk dikembalikan kepada pihak ketiga tersebut.

Sementara aset pribadi Nazaruddin yang dinilai tidak diperoleh dari hasil korupsi diputuskan untuk dikembalikan. Aset-aset tersebut didapat Nazaruddin saat dia menjadi pengusaha, belum menjabat anggota DPR.

Beberapa aset yang dikembalikan antara lain adalah tanah dan bangunan di Pejaten, satu unit  Rusun Taman Rasuna serta Polis Asuransi AXA Mandiri dikembalikan kepada istri Nazaruddin, Neneng Sri Wahyuni.

Sedangkan aset berupa properti rumah di Sutra Palma, Perum Alam Sutra dikembalikan kepada adik kandung Nazaruddin, Mujahidin Nurhasyim.

Sementara aset berupa lahan dan bangunan di kebun kepala sawit serta rekening PT Panahatan dan satu buah jam tangan peninggalan almarhum orang tua, dikembalikan kepada Nazaruddin.

"Satu buah jam tangan dalam keadaan kaca pecah, karena merupakan warisan dari almarhum orang tua terdakwa, maka sudah sewajarnyalah dikembalikan kepada terdakwa," kata anggota Majelis Hakim Sofialdi.

Ditemui terpisah, Penuntut Umum pada KPK sebelumnya menuntut Majelis Hakim menyita aset Nazaruddin yang total bernilai Rp600 miliar.

Terkait putusan hakim, pihak Penuntut Umum memperkirakan harta Nazaruddin yang diputuskan dirampas negara, nilainya hampir sekitar Rp550 miliar. Diperkirakan aset yang diputuskan dikembalikan hanya sekitar Rp50 miliar.

"Kami memang belum menghitung dan mendapatkan jumlah pasti. Tapi perhitungan secara kasar sekitar itu," ujar Jaksa Kresno Anto Wibowo, usai persidagan.

Dia menyebut, jumlah harta yang disita untuk negara itu akan dihitung oleh Satgas Barang Bukti KPK. Nantinya, harta yang dirampas untuk negara akan dihitung secara rinci sebelum pada akhirnya dieksekusi.

NAZARUDDIN Divonis 6 Tahun Penjara

Nazaruddin terbukti menerima gratifikasi dan pencucian uang

Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan pidana penjara selama enam tahun dan denda Rp1 miliar subsider satu bulan kurungan kepada mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.

 http://ceritasemuadunia.blogspot.com/2016/06/nazaruddin-divonis-6-tahun-penjara.html


Majelis Hakim menilai, Nazar terbukti bersalah menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Muhammad Nazaruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi dan pencucian uang, sebagaimana dakwaan kesatu primer, dakwaan kedua dan ketiga," kata Ketua Majelis Hakim, Ibnu Basuki Widodo saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Nazaruddin dinilai telah memenuhi unsur-unsur dalam tiga dakwaan yang didakwakan kepadanya. Pada dakwaan pertama, Nazaruddin dinilai terbukti menerima suap puluhan miliar dari PT Duta Graha lndah, yang saat ini berubah nama menjadi Nusa Kontruksi Enjiniring serta dari PT Nindya Karya.

Dia dinilai terbukti menerima 19 lembar cek yang jumlah seluruhnya senilai Rp23.119.278.000 melalui Mohamad El ldris serta menerima uang tunai Rp17.250.750.744 melalui Heru Sulaksono.
Uang tersebut merupakan imbalan Nazaruddin mengupayakan dua perusahaan tersebut untuk mengerjakan proyek pemerintah pada 2010 dan 2011.

Perbuatannya itu dinilai memenuhi unsur dalam dakwaan pertama yakni melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat 1 KUHPidana.

Pada dakwaan kedua, Nazar disebut telah terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang yang nilainya mencapai miliaran Rupiah dari tahun 2010 hingga tahun 2014.

Perbuatan Nazar tersebut dinilai telah memenuhi unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Sedangkan pada dakwaan ketiga, Nazaruddin juga dinilai telah terbukti melakukan pencucian uang dalam kurun waktu 15 September 2009 hingga 22 Oktober 2010.

Perbuatannya tersebut memenuhi unsur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, c dan e Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Selasa, 14 Juni 2016

PPP Akan Menang Pilkada DKI Jakarta

Dorong incumbent dari PPP untuk maju lagi di daerah.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menargetkan menang di lima provinsi dan 27 kabupaten dan kota dari 101 daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2017 mendatang.

 http://ceritasemuadunia.blogspot.com/2016/06/ppp-akan-menang-pilkada-dki-jakarta.html


Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PPP Romahurmuziy atau sapaan Romi menargetkan menang sekitar 70 persen dari tujuh provinsi yang ikut dalam Pilkada serentak 2017 dan 30 persen Kabupaten/Kota dari 94 Kabupaten/Kota yang ikut Pilkada serentak 2017 mendatang.

Provinsi yang menjadi target utama untuk dimenangkan tersebut adalah Provinsi DKI Jakarta, Banten, Aceh, Bangka Belitung dan Gorontalo.

"Jadi, penyidik kami tidak menemukan perbuatan melawan hukumnya. Nah, oleh karena itu, jalan satu-satunya kami lebih baik mengundang BPK, ketemu dengan penyidik kami," kata Agus ketika ditemui di sela-sela rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

"Terkait dengan target, untuk tingkat provinsi target kita menang di 70 persen daerah pilkada. Dari tujuh kita menargetkan menang di lima Provinsi. Kemudian untuk kabupaten/kota kita menargetkan menang di 30 persen. Tidak terlalu muluk-muluk yaitu 27 dari 94 kabupaten dan kota," kata Romi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa 14 Juni 2016.

Selain itu, PPP juga akan kembali mendorong seluruh kader yang incumbent untuk kembali ikut bertarung pada Pilkada serentak 2017.

"DPP PPP mendorong seluruh calon incumbent dari PPP untuk mencalonkan kembali sebagai bentuk dilanjutkannya amanat rakyat kepadanya".

Romi menjelaskan jika kader PPP di Provinsi, kabupaten dan kota memiliki elektabilitas yang cukup maka dia akan mendorongnya untuk maju. Namun, jika elektabilitasnya masih jauh di bawah maka PPP akan merajut koalisi dengan partai politik lainnya.

"Apabila kader PPP di tingkat kabupaten kota atau provinsi yang memiliki elektabilitas yang cukup tentu akan kita dorong untuk maju. Apabila kita tidak memiliki kader yang cukup memiliki elektabilitas maka kita akan terbuka koalisi dengan partai-partai dengan yang lain untuk menerima putra-putri terbaik bangsa dari manapun dia berasal.

KPK Menyatakan Kasus RS Sumber Waras Tidak Ada Melawan Hukum

Tapi penyidik akan mendengarkan keterangan BPK.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, mengatakan penyidik KPK tidak menemukan indikasi perbuatan melawan hukum dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

 http://ceritasemuadunia.blogspot.com/2016/06/kpk-menyatakan-kasus-rs-sumber-waras.html


Karena itu, penyidik akan mendengarkan keterangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Jadi, penyidik kami tidak menemukan perbuatan melawan hukumnya. Nah, oleh karena itu, jalan satu-satunya kami lebih baik mengundang BPK, ketemu dengan penyidik kami," kata Agus ketika ditemui di sela-sela rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Agus menegaskan, kesimpulan kasus yang masih berada pada tahap penyelidikan itu bukan berasal dari pimpinan KPK, melainkan dari para penyidik. Penyidik, kata Agus, telah mengundang banyak ahli untuk membahas kasus ini.

"Jadi mereka mengundang dan menyandingkan dengan temuan-temuan BPK. Tapi kami perlu hati-hati, tidak semua saran kami putuskan. Makanya tadi saya bilang mau ketemu lagi dengan satu instansi, itu kami pengen undang BPK untuk ketemu dengan penyidik kita," ujar Agus.

Agus menambahkan, pertemuan dengan BPK itu akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Pertemuan ditargetkan dilakukan sebelum hari raya Idul Fitri.

"Apakah minggu depan atau minggu berikut, pokoknya sebelum hari raya (Idul Fitri)," kata Agus. Diketahui, BPK sebelumnya telah mengungkapkan adanya penyimpangan dalam pengadaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Bahkan, BPK menyebut ada enam penyimpangan yang ditemukan dari hasil audit investigatif.

"Terdapat enam penyimpangan, antara lain perencanaan, penganggaran, pembentukan tim pengadaan pembelian lahan RS Sumber Waras, pembentukan harga, dan penyerahan hasil," kata anggota III BPK RI, Eddy Mulyadi Supardi.

Senin, 13 Juni 2016

Pabrik AQUA Palsu DEPOK di Grebek Polisi

Air minum itu menggunakan air sumur atau sungai.

Aparat Satuan Reskrim Polres Kota Depok berhasil membongkar sindikat air mineral oplosan yang dikemas menggunakan galon. Dari hasil penyidikan  diketahui, air minum kemasan tersebut menggunakan bahan baku air sungai dan sumur.

 http://ceritasemuadunia.blogspot.com/2016/06/pabrik-aqua-palsu-di-grebek-polisi.html


Ironisnya, pelaku menggunakan label air minum ternama untuk memuluskan aksinya. Kapolresta Depok, Ajun Komisaris Besar Harry Kurniawan menjelaskan, penangkapan ini bermula dari adanya laporan warga.

"Dari situlah kami lakukan pengembangan. Ada sekitar 426 air minum kemasan berlabel yang telah kami amankan".

Modusnya, kata Harry, pelaku berinisial RAS (33), mengisi galon merek Aqua kosong dengan air yang berasal dari sumur atau sungai. Sebelum dituang, air tersebut diproses dulu oleh pelaku menggunakan gas.

"Motifnya tentu saja ingin meraup keuntungan yang berlipat. Dalam satu galon, pelaku meraup untung Rp3.000 sampai Rp3.500," ujarnya.

Pelaku, memproduksi barang dagangannya itu di sebuah tempat air isi ulang, di kawasan Rawajati, Limo Depok. Diketahui, aksi curang ini telah dilakoni RAS sejak tiga bulan terakhir.

"Selain kandungannya yang tidak sesuai, tutup segelnya juga rekondisi alias bekas pakai. Untuk itu, kami mengimbau pada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam membeli produk. Belilah di tempat resmi, yang sudah terjamin kualitasnya," tutur Kasat Reskrim Polresta Depok, Komisaris Teguh Nugroho.

Guna penyidikan lebih lanjut kasusnya ditangani Polres Kota Depok. Sementara RAS, kini terpaksa meringkuk di tahanan dan bakal terancam undang-undang konsumen.

Politius PDIP; Ahok Dekat Dengan Kehancuran

Ahok mengklaim dekat dengan Ketum PDIP.

Politikus PDIP, Darmadi Durianto, mengingatkan petahana Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, atau sering disapa Ahok jangan dulu jemawa akan diusung oleh partainya pada Pilkada 2017.

 http://ceritasemuadunia.blogspot.com/2016/06/ahok-mengklaim-dekat-dengan-ketum-pdip.html



"Jemawa atau sombong itu dekat dengan kehancuran. Agama mana pun mengajarkan soal rendah hati dan tidak sombong. Prestasinya baik pun kalau jemawa, kebanyakan rakyat bakal ninggalin," kata Darmadi di Jakarta.

Anggota Komisi VI DPR RI ini mengingatkan, Ahok tak perlu mengklaim dekat dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Meski dalam beberapa kesempatan Ahok memang bertemu dengan Megawati.

"Jadi tak usah jemawa dengan dengan Ibu Mega, atau menganggap PDIP tertarik dengan Ahok. Kita mau milih yang komit dengan ideologi partai, ikuti prosedur partai dan mau membela rakyat kecil," tegasnya.

Menurut Darmadi, partainya sudah berpengalaman dalam memilih kepala daerah dalam Pilkada. Menurutnya, hingga sejauh ini, partainya tidak bersikukuh untuk mengusung Ahok pada Pilgub Jakarta mendatang.

"Kita punya banyak stok. Ahok-Djarot belum ada dibahas di internal,". Selain itu menurut Darmadi, pernyataan Ahok beberapa waktu ini justru memperlihatkan Ahok sedang bingung. Harus memilih partai atau tetap bersama Teman Ahok, pendukung independennya.

"Ahok galau. Kalau dia diusung partai ya dia harus ikuti prosedur partai. Kalau independen ya silahkan lewat Teman Ahok. Tidak bisa dicampur. Pilih salah satu, jangan galau," tegasnya.

Minggu, 12 Juni 2016

DPR Memberatkan Calon Independent dengn Memberi Waktu Verifikasi yang Singkat

DPR beralasan ketentuan itu dibuat berdasarkan Peraturan KPU.

Pasangan calon perseorangan atau populer disebut calon independen dalam Pilkada dianggap dirugikan dengan keberadaan Undang-Undang Pilkada tahun 2016. 

 http://ceritasemuadunia.blogspot.com/2016/06/dpr-memberatkan-calon-independent-dengn.html


Soalnya diatur satu ketentuan tentang verifikasi faktual untuk dukungan kepada calon yang waktunya dianggap terlalu singkat.

Disebutkan dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah setelah direvisi tentang verifikasi faktual kartu tanda penduduk (KTP) yang digunakan calon independen. Dinyatakan dalam pasal 48 ayat (3): verifikasi faktual dilakukan paling lama 14 hari terhitung sejak dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan kepada panitia pemungutan suara (PPS).

Pasal 48 ayat (3b) menyebutkan, verifikasi faktual terhadap dukungan pasangan calon yang tidak dapat ditemui pada saat verfikasi faktual, pasangan calon diberikan kesempatan untuk menghadirkan pendukung calon yang dimaksud ke kantor PPS paling lambat tiga hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung itu. Jika sampai tenggat itu tak dipenuhi, dukungan pemilik suara terhadap pasangan calon independen akan dicoret karena dianggap tidak memenuhi syarat.

“Bagi calon perseorangan ini merugikan," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Sumarno, dalam sebuah forum diskusi di Jakarta pada Sabtu, 11 Juli 2016.

DPR yang merumuskan dan mengesahkan undang-undang itu beralasan bahwa ketentuan tiga hari itu sebetulnya disadur dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 tentang Pencalonan. Jadi, ketentuan itu sebenarnya dibuat KPU, bukan DPR.

"Saya bilang (bahwa) yang menjegal Ahok bukan DPR tapi KPU. Kenapa? Pertama, soal verifikasi faktual itu seratus persen kami sadur dari PKPU. Kami masukkan normanya dan itu diusulkan KPU karena memang praktik verifikasi faktual dilaksanakan periode kemarin," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy.

Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, membantah keterangan Lukman Edy. Soalnya dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2015, tidak ada batasan khusus tentang waktu klarifikasi ke alamat pendukung. PKPU mengatur bahwa jika pendukung tidak berada di tempat, tim pasangan calon perseorangan dapat membawa mereka ke kantor PPS kapan saja selama 14 hari masa verifikasi faktual.

Mobil Pelatih Dijual 100 Juta Hanya Untuk Mengikuti PON 2016 dari DIY

Mobilnya tersebut dihargai Rp100 juta.

Tim voli putra DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) hanya menjadi menduduki tempat kedua dalam pertandingan Pra PON Jawa Barat setelah ditaklukkan oleh tim Jawa Tengah. Konsekuensinya untuk dapat berlaga dalam PON 2016 mereka tidak mendapatkan dukungan dana penuh dari KONI DIY.

 http://ceritasemuadunia.blogspot.com/2016/06/mobilnya-tersebut-dihargai-rp100-juta.html


Di sisi lain semangat 15 pemain dan ofisial untuk mengharumkan nama DIY di kancah nasional tetap menggelora. Pengda PBVSI DIY harus memutar otak dengan kekurangan anggaran yang ditanggung jika ingin berlaga di PON karena KONI DIY hanya bisa memberikan dana 50 persen saja.

Tim DIY pun harus berlatih menggunakan lapangan milik klub Yuso tanpa dipungut biaya. Sementara pemain juga tidak dibayar saat berlatih karena tidak ada anggaran.

Pelatih kepala Tim Voli Putra DIY, Putut Marhaento melihat besarnya semangat pemain DIY untuk berlaga di PON 2016. Dia pun memutar otak dan akhirnya merelakan mobilnya dijual untuk menutupi kekurangan anggaran tersebut.

Di antaranya, soal mahalnya harga bahan-bahan pokok, kedaulatan partai politik yang dianggap perlu hadir tanpa intervensi, lalu pandangan TNI-Polri yang seakan kini masuk ke politik praktis, penegakan hukum yang terkesan tebang pilih, serta wacana perpanjangan masa jabatan Kapolri.

Bersamaan dengan acara Otobursa TVRI Jogja, satu unit mobil milik Putut yang juga pelatih pelatih klub Voli Putra Jakarta Elektric PLN dibawa oleh anaknya Antonius Adi ke Otobursa TVRI Jogja untuk dijual dengan penawaran harga Rp 100 juta.

"Mobilnya Daihatsu Luxio tahun 2011, warna hitam, automatic, tangan kedua, AB Yogya. Mobil ini jarang dipakai karena hingga saat ini kilometernya baru 93 ribu sejak mobil keluar dari pabrikan tahun 2011 silam".

Diakui Adi, ayahnya mempunyai ambisi untuk meraih emas dalam PON 2016 meski dana yang dikeluarkan bukan dari pemerintah namun dari hasil bantingan pengurus PBVSI DIY. "Ayah saya melihat semangat dari tim voli sangat tinggi untuk mengharumkan nama DIY di tingkat nasional. Harta dapat dicari lagi namun mengharumkan nama DIY sangat sulit dicapai," bebernya.

Diakui Adi, ia sengaja tidak menempelkan harga jual mobil seperti mobil lainnya di Otobursa TVRI Jogja namun hanya menempelkan tulisan pada mobilnya "Dijual Untuk Bayar PON 2016 Jawa Barat, Cab Bola Voli, Hub 081227497510.”

"Saya buka harga Rp 100 juta. Jika tidak laku di Otobursa TVRI bisa menghubungi nomor handphone tersebut. Itu nomor HP ayah saya,"katanya.

Adi berencana untuk memajang mobil yang saat ini masih atas nama dirinya di STNK atau BPKB hingga Otobursa TVRI Jogja tutup sekitar jam 16.00 WIB. "Kalau memang laku tidak balik nama juga tidak apa-apa. KTP boleh pinjam selamanya,"bebernya.

Bendahara Pengda PBVSI DIY, Sujadi mengatakan untuk memberangkatkan pemain dan ofisial yang berjumlah 15 orang, minimal dibutuhkan dana Rp88 juta. Sedangkan tambahan Rp30 juta lagi untuk pengadaan seragam tim.

"Ya minimal kita butuh anggaran Rp120 juta dan itu anggaran paling minim karena hanya untuk akomodasi, makan, penginapan dan seragam pemain,"katanya.

Dia pun berharap mobil milik Pak Putut bisa laku terjual Rp 100 juta karena membeli mobil ini tidak saja karena harga namun ada kebanggaan tersendiri karena mampu berkorban untuk mengharumkan DIY di kancah PON 2016 di Bandung khususnya cabang bola voli putra.

Sabtu, 11 Juni 2016

SBY Mengatakan Perlu 'SENTIL' Jokowi

SBY menekankan sejumlah permasalahan yang perlu menjadi perhatian.

 http://ceritasemuadunia.blogspot.com/2016/06/sby-mengatakan-perlu-sentil-jokowi.html


Presiden keenam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam kritikannya yang disampaikan, dalam acara buka bersama Partai Demokrat, SBY menekankan sejumlah permasalahan yang dianggapnya perlu menjadi perhatian Jokowi.

Di antaranya, soal mahalnya harga bahan-bahan pokok, kedaulatan partai politik yang dianggap perlu hadir tanpa intervensi, lalu pandangan TNI-Polri yang seakan kini masuk ke politik praktis, penegakan hukum yang terkesan tebang pilih, serta wacana perpanjangan masa jabatan Kapolri.

Menurut Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, tak ada yang salah dengan sikap partainya dan disampaikan SBY selaku ketua umum partai berlogo mercy tersebut.

"Publik bisa menangkap jernih permasalahan-permasalahan saat ini. Ada kegaduhan dan energi kita habis di situ. Maka itu, Presiden (Jokowi) perlu dikontrol agar mengambil langkah strategis".

Menurutnya, Partai Demokrat merasa perlu menyampaikan hak konstitusinya di mana banyak partai saat ini justru 'adem ayem' seakan mendukung penuh semua kebijakan pemerintahan Jokowi. "Tidak baik juga banyak parpol semua masuk ke satu titik (mendukung), harus ada yang mengontrol. Kita pastikan dukung (pemerintah Jokowi) sampai selesai, tapi yang baik kita dukung, yang jelek kita koreksi," kata Hinca.

Salah satu hal yang menjadi titik perhatian Partai Demokrat, kata Hinca, adalah proses pergantian Kapolri yang tak kunjung dilakukan. Bahkan, muncul wacana ada perpanjangan masa jabatan Kapolri, padahal Kapolri saat ini sudah memasuki usia pensiun.

"Satu tahun terakhir juga kita berdebat soal ini, soal pergantian kapolri, ini kan jadi perbincangan publik yang luar biasa. Demokrat jelas, jangan diperpanjang (masa jabatan), kalau itu diperpanjang tentu menabrak aturan, sistem yang telah dilakukan. Proses regenerasi juga tentu tak jalan," kata dia.
Menanggapi hal ini, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah, mengaku menerima masukan yang dilontarkan Partai Demokrat. Menurut Basarah, sejauh ini pemerintah di bawah kendali Jokowi sudah berusaha melakukan yang terbaik.

"Kami telah jalankan yang terbaik, terlepas dari adanya hal yang disuka atau tidak, itu masing-masing pandangan," kata Basarah di kesempatan yang sama.

"Kita juga harus mengenal style presiden kita masing-masing, termasuk Pak Jokowi. Dia bukan tipe pemimpin yang suka didikte, dan seakan suka diatur, mungkin cara-cara itu (kritikan SBY) bisa mengena dia," ujar Basarah.

Sejauh ini, kata Basarah, Jokowi tentu sudah memiliki pandangan yang tajam karena dia kerap memotret berbagai dinamika yang tengah berkembang di masyarakat. "Termasuk masukan yang diberikan SBY," kata dia.