Toleransi Masyarakat Masih Rentan, Kerusuhan Di Tanjung Balai

Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution mengatakan, kerusuhan bernuansa SARA di Tanjung Balai, Sumatera Utara menunjukkan toleransi masyarakat yang masih rentan.

Menurutnya, perlu pengawasan, pemulihan, dan mediasi berbagai pihak di lapangan. “Kekerasan atas nama apapun adalah musuh dunia kemanusiaan. Dalam pengalaman menangani kasus bernuansa SARA, mediasi adalah cara relatif efektif.

Selain itu, sambungnya, rekonsiliasi juga harus segera dilakukan. Pihak berwajib, pemerintah daerah, tokoh pemuda, tokoh agama hingga Kementerian Agama harus turut andil dalam proses rekonsiliasi.

“Diharapkan pemulihan situasi dan kondisi pascakerusuhan dapat dilakukan secara adil dan komprehensif sehingga dapat menyelesaikan konflik sampai ke akar permasalahan".

Dia menilai, akar permasalah dari kerusuhan di Tanjung Balai, Sumatera Utara terkait kesenjangan ekonomi, ketidakadilan penegakan hukum dan arogansi sosial.

“Kami meminta agar seluruh warga tidak terprovokasi dengan isu SARA dan tetap menjaga persatuan.” ungkap Meneger.

Kendati begitu, Meneger  mendesak agar polisi setempat segera mengamankan oknum yang memicu dan melakukan perusakan tempat ibadah.

Sebelumnya, ratusan warga Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, membakar dan merusak beberapa tempat ibadah di daerah itu. Aksi tersebut diduga dipicu permintaan salah seorang warga yang menegur pemeluk agama lain untuk mengecilkan volume di tempat ibadahnya.

Peristiwa terjadi pada Jumat 29 Juli hingga Sabtu, 30 Juni 2016 dini hari. Kejadian berawal saat M, 41, warga Jalan Karya Kelurahan Tanjungbalai Kota I, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, menegur pemeluk agama lain yang terlalu kencang memakai pengeras suara di tempat ibadahnya.

Read More

2 Pelajar SMA Depok Tertangkap Oleh Polisi Sedang Mengedar Ganja

Dua Pelajar SMA dibekuk Satuan Narkoba Polresta Depok saat mengedarkan ganja. Dari tangan kedua remaja ini petugas menyita barang bukti ganja seberat 11,4 gram.

Kasat Narkoba Polresta Depok Komisaris Putu Aryana Agung mengatakan, jual-beli ganja yang diotaki para pelajar ini terungkap berkat informasi warga yang curiga di Jalan Raya Simpang Depok, Cilodong, Depok kerap kali dijadikan tempat transaksi barang haram tersebut.

Menindak lanjuti informasi itu, petugas kemudian menyambangi lokasi dan menyamar sebagai pembeli ganja. Kepolisian menangkap MM (17).

"Penyidik melakukan penyelidikan dan melihat orang dengan tingkah laku dan gerak-gerik yang mencurigakan, lalu petugas mendekati orang itu".

Hasilnya, barang bukti berupa sebungkus paket ganja seberat 4 gram ditemukan di saku celana pelaku.

"Untuk mengelabui petugas, barang haram itu dibungkus rapih di dalam kertas nasi," ungkap Putu.

Dari penangkapan itu, kemudian anak buahnya melakukan  pengembangan. Dia yakin MM (17) tidak main sendiri dalam menjual ganja.

Berbekal dari informasinya, kemudian petugas berhasil membekuk BS (18) di gang Mushola, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Depok.

"Dapat info bahwa akan ada transaksi kembali di seputaran daerah Sukamaju Depok. Petugas kami sudah mengantongi ciri-ciri pelaku," ucap Putu.

Putu menuturkan, BS (18) merupakan teman MM (17). Keduanya sama-sama pelajar yang masih duduk di bangku SMA.

Dari tangannya didapat dua bungkus paket ganja seberat 7,4 gram yang disembunyikan di dalam bungkus rokok.

"Pelaku ini masukan barang haram itu di sebuah bungkus rokok. Jumlahnya lebih banyak dari pelaku yang pertama," ucap Putu.

Kedua tersangka itu diamankan di Malporesta Depok. Keduanya disangkakan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 114 ayat (1) sub Pasal 111 ayat (1).

Read More

EVOLUSI Dari NARKOBA JENIS BARU

Dahi Komisaris Besar Polisi Slamet Pribadi berkerut ketika kami memperlihatkan satu kantong plastik kecil berisi dedaunan seukuran dua jempol orang dewasa. Kepala Bagian Humas Badan Narkotika Nasional (BNN) itu seperti diingatkan kembali akan barang haram yang pernah dimusnahkan pada 2013 ketika dia masih menjadi penyidik.

Slamet menghidu daun tersebut. Aroma yang muncul dari dedaunan tersebut menguatkan ingatannya. "Ini daun khat," ujar Slamet di kantornya di Jalan M.T. Haryono, Jakarta Timur. Dia heran lantaran daun yang dikenal sebagai teh arab itu ternyata masih ditanam di masyarakat.

Kami juga menyerahkan sebungkus tembakau kepada Slamet. Tembakau itu didapatkan dari transaksi dengan seorang anak muda yang menjajakan dagangannya lewat media sosial. Sebungkus tembakau itu kemudian dibawa ke Balai Laboratorium BNN untuk diuji. Keluar dari laboratorium, Slamet membenarkan tembakau dengan nama dagang cap beruang tersebut positif mengandung zat narkotik baru.

“Positif. Hasilnya salah satu turunan sintetik canabinoid. Bahasanya kimianya FUB-AMB,”.

Slamet menyebutkan, dua barang yang dibawa tim memiliki ikatan kimia yang terdaftar dalam 634 narkoba jenis baru yang ditemukan di dunia. Daun khat termasuk ke dalam kelompok katinon sedangkan tembakau cap beruang termasuk jenis canabinoid sintetik.

Menurut dia, produsen narkoba setiap tahun mendorong berkembangnya narkoba dengan senyawa yang berbeda dibandingkan narkoba lama.

Jumlah narkoba jenis baru ini melonjak drastis. Pada 2012, ditemukan 216 zat baru. Setahun kemudian, jumlahnya menjadi 430 zat.

Pada 2014, Slamet melanjutkan, dunia mencatat 450 narkoba jenis baru. Tahun lalu, jumlah narkoba jenis baru mencapai 643 zat. BNN sendiri menemukan 41 zat psikoaktif baru di Indonesia. “Dua minggu lalu, ada 38 narkoba jenis baru. Seminggu kemudian 41. Mungkin ke depan ada perkembangan lagi,” ujar Slamet.

Slamet tak memungkiri perkembangan narkoba jenis baru di luar prediksi. Dia menyebut, hal itu dimungkinkan karena narkoba jenis baru dibuat dengan cara memodifikasi rantai kimia dari narkoba lama. Menurut dia, potensi ekstraksi bahan kimia ini membuat produsen narkoba terus bereksplorasi.

Narkotika jenis baru tersebut umumnya belum tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sejauh ini, baru 18 dari 41 narkoba jenis baru yang dimasukan ke dalam lampiran UU Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penggolongan Narkotika

Delapan belas zat tersebut terdiri atas tujuh turunan katinon yakni metilon (MDMC), mepgedrone (4-MMC), pentedrone, 4-MEC, MDPV, ethkatinon, dan MPHP. Dua ganja sintetik yakni JWH-018 dan XLR-11. Sembilan lainnya merupakan turunan phenethylamine yakni DMA, 5-APB, 6-APB, PMMA, 2C-B, DOC, 25I-NBOMe, 25B- NBOMe, dan 25C- NBOMe

Adapun ke-23 zat lain belum masuk dalam lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Zat tersebut adalah satu jenis katinon dalam tanaman khat. 10 jenis sintetic cannabinoid yakni 5-Fluoro AKB 48, MAM 2201, FUB-144, AB-CHMINACA, AB-FUBINACA, CB 13, FUM-AMB, AB PINACA, THJ-2201,THJ-108. Satu turunan Phenethylamine yakni 4 APB, tiga turunan Piperazine yakni BZP, mCPP, dan TFMPP. Dua turunan Tryptamine yakni a-mt dan 5-MeO-MiPT. Satu tanaman atau serbuk Kratom, Ketamine, satu turunan ketamine yakni methoxetamin, dan dua turunan katinon yakni ethylone dan buphedrone.

Zat-zat ini kini beredar luas di masyarakat. Slamet menduga, perubahan zat yang cepat ini dilakukan untuk mengelabui hukum. Meski belum bisa masuk UU Narkotik, kata Slamet, hal ini bukan hambatan berat. Sebab, sebagian zat sudah dilampirkan dalam UU Kesehatan. “Jadi masih bisa dijerat meski hukumannya ringan,” kata Slamet menjelaskan.

Read More

EKSEKUSI TERPIDANA MATI

Jika tak ada aral melintang, 14 terpidana mati kasus narkoba akan dieksekusi pada Jumat dini hari nanti atau pukul 00.00 WIB. Semua terpidana mati sudah berada di ruang isolasi di Lembaga Pemasyarakatan Batu, Lapas Besi, dan Lapas Pasir Putih yang ada di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Ini merupakan eksekusi tahap III yang dilakukan pemerintah sepanjang tahun ini. Eksekusi tahap I dilakukan pada 18 Januari 2015 pukul 00.00 WIB. Lima terpidana mati menghadap regu tembak di Nusakambangan, sedangkan satu terpidana mati lainnya dieksekusi di Boyolali, Jateng.

Sedangkan eksekusi tahap II dilaksanakan 28 April 2015 pukul 00.00 WIB. Ada sembilan terpidana mati kasus narkoba yang dieksekusi pada tahap ini.

Tidak peduli asal negara atau jumlah terpidana yang akan dieksekusi mati, proses yang harus dilewati oleh tim eksekutor tetaplah sama. Semua ada aturan yang jelas dan ketat tentang bagaimana proses yang harus dilakukan, baik oleh terpidana atau eksekutor.

Tata cara pelaksanaan hukuman mati atau pidana mati diatur dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lain yaitu UU No 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

Polisi dan TNI memperketat penjagaan Lapangan Tembak Tunggal Panaluan, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, jelang eksekusi mati.

Dalam Pasal 1 UU No.2/Pnps/1964 disebutkan antara lain bahwa pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati.

Sementara pada Pasal 10 disebutkan, eksekusi pidana mati dilakukan oleh regu penembak dari Brigade Mobil (Brimob) yang dibentuk kepala kepolisian daerah di wilayah kedudukan pengadilan yang menjatuhkan pidana mati. Regu tembak tersebut terdiri dari seorang bintara dan 12 orang tamtama di bawah pimpinan seorang perwira.

Dalam Pasal 7 juga diatur bahwa jika terpidana mati sedang hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan 40 hari setelah anaknya dilahirkan.

Pengaturan yang lebih teknis mengenai eksekusi pidana mati diatur dalam Peraturan Kapolri No 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Dalam Pasal 4 Perkapolri 12/2010 ditentukan tata cara pelaksanaan pidana mati yang terdiri dari tahapan-tahapan yaitu Persiapan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengakhiran.

Read More

Basuki Tjahaja Purnama Tidak Jadi Jalur Independent, Teman Ahok Tetap Mendukung

Ada tiga partai yang mendukung Ahok.

Relawan Basuki Tjahaja Purnama, 'Teman Ahok' menghargai pilihan pria berkacamata itu yang akan maju melalui partai politik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.

"Kami menghargai dan mendukung keputusan Ahok. Setelah kami melakukan dialog dengan Ahok dan perwakilan tiga partai pendukung, akhirnya Ahok memutuskan maju menggunakan kendaraan partai politik bersama Teman Ahok," ujar Juru Bicara Teman Ahok, Amalia Ayuningtyas di Sekretariat Teman Ahok, Pejaten, Jakarta Selatan.

Amalia menambahkan, jalur independen melalui sejuta KTP yang dikumpulkan Teman Ahok mempunyai tujuan yang sama untuk mendukung Ahok dan melanjutkan membenahi DKI Jakarta Periode 2017-2022. Teman Ahok, kata Amalia, siap bekerja sama dengan parpol pendukung.

"Sebelumnya kami merasa perlu kepemimpinan Ahok terus dilanjutkan. Dan Ahok terancam tidak bisa maju kembali karena tidak punya partai maka kami kumpulkan sejuta KTP," ujarnya. 

Teman Ahok, kata Amalia bukan anti partai. Namun, mereka kecewa terhadap partai yang ada seolah tidak mendengarkan suara masyarakat.

"Tujuan kita saat itu adalah menunjukkan pada parpol, jika tidak mendengar suara kami, maka kami bisa bergerak sendiri. Kami sediakan kendaraan alternatif lewat jalur perseorangan," ujarnya.

Seperti dilansir dari tvOne, Rabu 27 Juli 2016, menurut Putu Artha, juga dari Teman Ahok menyatakan ada tiga partai politik yang mengusung Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta, yakni Golkar, Hanura dan Nasdem

Read More

India Membuka Lowongan Kerja Pemburu Pokemon

Pokemon Go nyatanya hanya sebuah gim mobile. Meski demikian, gim besutan Niantic Labs tersebut sukses menawarkan pengalaman menangkap monster di dunia nyata dalam balutan Augmented Reality (AR).

Sensasi menangkap Pokemon pun terasa begitu seru dan menantang. Nah, bagaimana jika aktivitas tangkap menangkap monster ini dijadikan sebagai profesi? Pasti terdengar seperti main-main.

India memandang hal tersebut bukan sesuatu yang mustahil. Salah satu situs pencarian kerja lokal di Tanah Hindustan ini, Babajob, mengumumkan lowongan kerja khusus bagi penggemar Pokemon Go untuk menjadi pemburu Pokemon.

Seperti dilansir Times of India, Babajob menawarkan lowongan kerja dalam kategori 'The Pokemon Catcher' (penangkap Pokemon).

Sebagai persyaratan, pelamar harus memiliki pengetahuan soal database Pokemon yang ada di Pokeverse. Selain itu, lowongan kerja tersebut juga mengungkap bahwa mereka sedang mengumpulkan pemburu Pokemon untuk membentuk tim khusus yang terdiri dari pemburu handal.

"Kandidat harus memiliki kemampuan fisik yang optimal, profesi ini melibatkan kandidat untuk berjalan, berlari dan menangkap Pokemon," begitu tulis salah satu persyaratan yang harus dimiliki.

Sekilas, lowongan kerja ini memang hanya terdengar seperti lelucon. Namun yang pasti, Babajob memiliki kredibilitas tinggi dalam menawarkann lowongan kerja. Situs tersebut diketahui telah mengantongi 7 juta pengguna dan 400.000 ribu di antaranya sukses masuk ke tempat kerja yang diinginkan setiap bulannya.

Nah, bagaimana jika lowongan ini hadir di Indonesia? Rela melepas pekerjaan kamu demi mencari Pokemon?

Read More

Korban Salah Tangkap , DItembak Dan Ditinggalkan Begitu Saja Oleh Polisi

Kasus ini sudah dilaporkan ke Propam tapi masih melengkapi berkas.

Kasus salah tangkap yang dilakukan oleh kepolisian kembali terulang. Bahkan, kali ini, korbannya juga harus mengalami luka tembak dari peristiwa tersebut.

Adalah Antoni Chandra (28 tahun) warga Jalan KH Azhari, Lorong Indrawati, Kelurahan 11 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, yang menjadi korban. Dia harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Muhammad Hoesin Palembang, setelah mengalami luka tembak di bagian belakang telinga sebelah kanan, usai menjadi korban salah tangkap dari Polsek Seberang Ulu 2.

Informasi yang dihimpun, kejadian tersebut berlangsung pada Kamis, 21 Juli 2016, malam kemarin, sekitar pukul 22.00 WIB. Anggota Unit Reskrim Polsek Seberang Ulu 2, melakukan penggerebekan tersangka diduga bandar sabu di kediaman korban.

Korban Antoni yang sedang berada di rumah, langsung dipukuli oknum anggota polisi tersebut. Bahkan, seorang anggota langsung meletuskan tembakan di samping telinga tersangka, hingga korban mengalami luka di bagian telinga sebelah kanan.

Menurut kakak korban, Syamsiah (35), polisi hanya membawa paman Antoni bernama Bo-Ong, lantaran diduga sebagai bandar sabu.

"Adik saya ini sampai Palembang, karena selama ini kerja di Bengkulu. Pas lagi duduk di rumah polisi datang, langsung memukulinya. Setelah itu langsung ditembak di kuping. Ternyata salah orang, adik saya langsung ditinggalkan begitu saja. Sedangkan paman kami dibawa, katanya bandar sabu," kata Syamsiah, saat ditemui di rumah sakit, Minggu, 24 Juli 2016.

Melihat keadaan Antoni yang mengalami pendarahan, keluarga langsung melarikannya ke rumah sakit untuk menjalani perawatan.

"Belum dioperasi, masih nunggu keadaan adik saya normal. Kasus ini sudah kami laporkan ke Propam Polda Sumsel, tetapi masih untuk melengkapi berkas laporan. Besok atau lusa kami datang lagi ke Polda," ujarnya.

Sementara itu, Kapolsek Seberang Ulu II, Kompol Mulyono, saat dikonfirmasi mengaku belum mengetahui, jika ada salah satu warga menjadi korban salah tangkap oleh anggotanya dan mengalami luka tembak.

Konfirmasi ke Kanitreskrim saja, saya belum menerima laporan.

Read More

Rio Haryanto Tidak Diberi Bantuan Dari Indonesia

Beberapa negara Asia diharapkan bisa jadi penyokong dana.

Rio Haryanto terus mencoba segalanya agar bisa bertahan di balapan Formula One (F1). Pembalap Indonesia itu akan berusaha menampung berbagai bantuan dari negara asing.

Kontrak Rio untuk tampil di F1 memang hanya sampai balapan ke-11 di GP Hungaria akhir pekan ini. Namanya pun terancam diganti oleh pembalap lain pada balapan di Jerman pekan depan.

Masalah utama yang mengganggu Rio adalah urusan kekurangan dana yang tak kunjung terselesaikan. Dari seluruh janji manis yang diberikan, hanya Pertamina yang memberikan dana sebesar 5 juta euro.

Berbagai cara sudah dilakukan untuk menutupi kekurangan 15 juta euro, mulai dari penggalangan dana sampai pengumpulan dana lewat SMS. Namun, kekurangan tersebut tidak bisa dipenuhi sampai Juli ini.

Kubu Rio pun mulai bergerak mencari bantuan dari luar Indonesia. Beberapa negara lain di kawasan Asia Tenggara pun diminta ikut berikan dukungan.

"Kami dalam kontak dengan berbagai perusahaan Thailand, Malaysia, Singapura. Terutama di masa depan, balapan berikutnya di Malaysia dan Singapura akan bagus buat kami," ujar Manajer Rio, Piers Hunnsisett, pada Reuters di sela GP Hungaria.

"Mereka sudah seperti rumah buat Rio. Sebagai satu-satunya perwakilan Asia di Formula One, Anda berharap seluruh komunitas Asia bisa bersatu.

Penampilan Rio hingga saat ini tidak terlalu mencolok. Finis terbaik di urutan 15 pada balapan di GP Monaco lalu, dengan catatan tiga kali gagal finis.

Read More

Takti Gubenur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama Untuk Tampung Dana Kampanye

Aliran dana mesti dipublikasi secara transparan.

Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017, para bakal calon gubernur DKI Jakarta telah menyiapkan berbagai hal, termasuk  dana kampanye. Berbagai upaya pun dilakukan untuk mendapatkan uang itu.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama punya cara tersendiri untuk mengumpulkannya. Bakal calon gubernur (cagub) petahana tersebut berencana meminta sumbangan kepada Teman Ahok, komunitas relawan pendukungnya.

Ahok, sapaan Basuki, berharap sokongan dana dari satu juta orang yang telah mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dukungan untuknya. "Aku mau kirim semua, mau SMS (pesan singkat) blast kepada semua Teman Ahok, kira-kira satu orang mau enggak nyumbang Rp10 ribu," ujanya di Balai Kota, Jakarta.

Asumsinya, jika per orang menyumbang Rp10 ribu maka akan terkumpul dana sekitar Rp10 miliar. Angka tersebut dianggap cukup untuk memenuhi keperluan kampanye serta biaya lainnya.

Tak hanya itu idenya. Dia juga berencana menjual kursi “Sarapan Pagi Bersama Ahok”. Kursi itu akan dijual kepada masyarakat yang mau ikut acara sarapan bersama Ahok. Hasil penjualan tersebut pun untuk dana tambahan berbagai keperluan pencalonan mantan bupati Belitung Timur itu.

Untuk menampung dana-dana tersebut, Ahok bakal membuka rekening khusus. Namun, berbagai sumbangan itu baru diterima Ahok jika telah resmi dikukuhkan menjadi calon gubernur dan wakil gubernur bersama pasangannya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam peraturan KPU, sumbangan oleh perorangan dan instansi kepada salah satu pasangan calon memang dibolehkan. Namun, ada ketentuan yang mesti dipenuhi.

Aturan soal dana kampanye itu tercantum dalam hasil revisi Undang-undang (UU) Pilkada yang baru disahkan DPR. Diatur bahwa dana kampanye calon perseorangan bisa diperoleh dari sumbangan pasangan calon, sumbangan pihak lain yang tidak mengikat meliputi sumbangan perseorangan dan atau badan hukum swasta.

“Pokoknya dia menyumbang ya silakan untuk kampanye tidak boleh dia (penyumbang) punya pesan khusus,” ujar anggota Komisi Pemilihan Umum Hadar Nafis Gumay.

Jumlah sumbangan yang bisa diterima pun ditentukan. Sumbangan dari perseorangan paling banyak Rp75 juta dan dari badan hukum swasta paling banyak Rp750 juta.

Besaran jumlah sumbangan itu mengalami perubahan dibandingkan aturan sebelumnya, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dalam aturan tersebut, batas sumbangan kampanye perseorangan adalah Rp50 juta, sementara sumbangan swasta maksimal Rp500 juta.

Rencana Ahok meminta pendukungnya mengumpulkan dana dinilai bisa menjadi kamuflase sumber pendanaan dari interest group atau kelompok berkepentingan untuk mendukungnya. "Interest group ini biasanya membiayai kegiatan politik atau calon yang memiliki kemungkinan besar menduduki jabatan eksekutif," ujar Emrus Sihombing, pengamat komunikasi politik Universitas Pelita Harapan (UPH).

Emrus meminta Ahok bersikap transparan menyampaikan sumber pendanaan kampanye itu. Salah satu caranya dengan membuat situs yang menampilkan data masuknya dana tersebut secara real time (waktu nyata).

Jika Ahok tak berlaku transparan, kredibilitasnya di mata pendukungnya akan berkurang. "Jangan nanti bilang minta dana kepada pendukung, tapi sebenarnya (dana kampanye) ditambah dari sumber-sumber lain," ujar Emrus. 

Isu Dana Reklamasi

Perkara dana kampanye sempat menggoyang Ahok. Komunitas relawannya, Teman Ahok, dituding menerima pengalihan dana kontribusi tambahan pengembang reklamasi untuk pemerintah. Mereka dituduh mendapatkan aliran dana senilai Rp30 miliar untuk operasional kegiatannya.

Tuduhan itu mengemuka setelah anggota Komisi III DPR RI, Junimart Girsang, melontarkan pertanyaan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di kompleks Gedung DPR.

"Ada informasi yang saya dapatkan tentang uang Rp30 miliar dari pengembang reklamasi untuk Teman Ahok melalui Sunny (Sunny Tanuwidjaja, staf pribadi Ahok) dan Cyrus (Cyrus Network)," ujar Junimart.

Sontak isu itu langsung beredar luas. Pendiri Teman Ahok, Singgih Widiyastono, menampik kabar itu. Menurut dia, sumber dana yang digunakan gerakannya berasal dari hasil penjualan pernak-pernik kelompok relawan itu. "Semua anggaran dari penjualan merchandise (produk promosi)," ujar Singgih.

Bantahan senada diungkapkan Hasan Nasbi, direktur eksekutif Cyrus Network, yang juga salah satu pendana awal berdirinya Teman Ahok. Menurut dia, tuduhan itu merupakan gerakan partai politik untuk menjegal langkah Teman Ahok. "Pasti ada partai-partai yang tidak suka dengan gerakan Teman Ahok," ujarnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta belum mengategorikan dugaan aliran dana tersebut sebagai pelanggaran Pilkada DKI. Sebab, Ahok belum mendaftarkan diri dan belum ditetapkan sebagai calon gubernur dalam Pilkada DKI 2017.

"Yang diatur adalah dana kampanye yang digunakan oleh calon gubernur atau calon wakil gubernur untuk kegiatan kampanye. Masalahnya sekarang ini adalah belum ada cagub (calon gubernur) dan cawagub (calon wakil gubernur) yang mendaftar dan ditetapkan KPU," kata KPU Provinsi DKI Jakarta Sumarno.

Pendaftaran pasangan calon akan dilaksanakan pada 19 September 2016 sampai 21 September 2016. Selanjutnya, KPU DKI Jakarta akan menetapkan pasangan calon yang memenuhi syarat pada 22 Oktober 2016.

Ahok pun tak percaya dengan isu itu. Dia mengganggap isu tersebut diembuskan lantaran dalam kasus dugaan korupsi pembelian sebagian lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras disimpulkan tak ada pelanggaran hukum. "Ini bisa jadi permainan politik," ujar Ahok. Dia yakin, serangan politik itu tidak akan berhasil menumbangkannya.

Read More

Tes Kesehatan Yang Wajib Dilakukan Wanita Indonesia

Dari pemeriksaan kanker serviks hingga diabetes.

Wanita umumnya punya tugas beragam, mulai dari mengurus keluarga, mengerjakan pekerjaan rumah, memasak, hingga menjalankan karier di kantor. Namun, jika Anda terlalu fokus mengerjakan tugas hingga lupa dengan kondisi kesehatan, kemungkinan kondisi kesehatan Anda bisa menjadi buruk di kemudian hari.

Meski kebanyakan penyakit bisa menyerang pria maupun wanita, tapi ada beberapa penyakit yang spesifik menyerang wanita. Karena itu, para wanita harus lebih waspada terhadap penyakit ini.

Seringkali, karena gejalanya tidak terlalu dirasakan, banyak wanita cenderung mengabaikan penyakit serius yang menyerangnya. Hingga kemudian penyakit itu sudah berkembang menjadi sesuatu yang fatal.

Jadi, penting bagi Anda untuk melakukan pengecekan kesehatan secara rutin dari waktu ke waktu. Berikut ini adalah tes-tes kesehatan yang sangat penting dilakukan para wanita seperti dilansir laman Boldsky.

1. Pemeriksaan Kanker Serviks

Wanita berusia 21-65 tahun harus menjalani tes kanker serviks setidaknya satu kali dalam 3-5 tahun. Kanker serviks merupakan tipe kanker yang paling banyak diderita wanita.

2. Pemeriksaan kanker payudara

Wanita berusia antara 35-75 tahun harus menjalani mamogram atau pemeriksaan kanker payudara secara rutin untuk mengurangi ancaman penyakit mematikan ini.

3. Tes Kepadatan Mineral Tulang

Pemeriksaan ini biasanya dilakukan pada wanita yang sudah berusia 40 tahun ke atas untuk memeriksa apakah mereka memiliki risiko osteoporosis yang umum terjadi pada wanita.

4. Kolonoskopi

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui adanya risiko kanker kolon dan mendeteksinya sejak dini. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan wanita berusia antara 40-50 tahun.

5. Pemeriksaan PCOD

Tes kesehatan ini bisa dilakukan wanita di segala usia setelah mereka mulai mendapat menstruasi. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui apakah mereka memiliki kista di dalam ovariumnya atau tidak yang dapat menyebabkan masalah menstruasi.

6. Pemeriksaan Kesuburan

Pemeriksaan ini bisa dilakukan oleh wanita yang ingin mulai berkeluarga. Pemeriksaan ini biasanya mencakup pemeriksaan rahim dan ovarium untuk memeriksa sesuatu yang tidak beres.

7. Pemeriksaan Diabetes

Pemeriksaan ini bisa dilakukan wanita yang sudah berusia 45 tahun ke atas untuk memeriksa kadar gula darah dan mengetahui apakah mereka memiliki risiko terkena diabetes.

Read More

Kombes Krishna Murti Digeser Jadi Wakapolda Lampung

Ia dan tim dikenal saat peristiwa bom di Jalan Thamrin.

Kepolisian Republik Indonesia kembali melakukan mutasi untuk Perwira Menengah (Pamen). Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar (Kombes) Polisi (Pol) Krishna Murti menjadi wakil kepala Kepolisian Daerah Lampung.

Melalui Telegram Rahasia (TR) yang bernomor ST/1738/VII/2016 tertanggal 22 Juli 2016, pengganti Krishna Murti adalah Kombes Pol Rudy Herianto Adi Nugroho. Sebelumnya, Rudy menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Barat.

Kombes Pol Krishna Murti menggantikan Kombes Pol Bonifasius Tampoi yang sebelumnya menjabat sebagai wakapolda Lampung. Saat ini, Bonifasius menjadi Seslem Sespim Polri Lemdikpol.

Selain Krishna, perwira yang dirotasi lainnya adalah Kasubdit III Ditpidum Bareskrim Polri Kombes Pol Umar Surya Fana diangkat menjadi kapolresta Bekasi. Kemudian, Kapolresta Bandara Soekarno Hatta Kombes Pol Roycke Harry Langie diangkat menjadi kapolres Metro Jakarta Barat menggantikan Kombes Pol Rudy.

Sementara itu, jabatan kapolresta Bandara Soekarno Hatta kini dijabat oleh Kombes Pol Heri Sumarji yang sebelumnya menjabat sebagai kapolresta Bekasi Kota.

Nama Kombes Polisi Krishna Murti mulai dikenal publik setelah penampilannya dan tim yang ia pimpin saat terjadi bom di Jalan Thamrin. Selain itu, nama Krishna Murti berkibar saat  penyelidikan kasus pembunuhan Mirna melalui kopi yang mengandung sianida, dengan tersangka Jessica Kumala Wongso.

Krishna juga dikenal sangat aktif menyampaikan aktivitasnya dan tim yang ia pimpin melalui media sosial Facebook.

Read More

Kejagung Tak Tunduk Atas Rekomendasi IPT soal Kejahatan HAM 1965-1966

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan pihaknya tidak akan mengacu kepada rekomendasi International People's Tribunal (IPT) atau Pengadilan Rakyat Internasional yang menyatakan Indonesia harus bertanggung jawab atas 10 tindakan kejahatan HAM berat yang terjadi pada 1965-1966.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung M Rum, pihaknya hanya mengacu kepada Undang-Undang Pengadilan HAM. Serta, UU HAM untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

"Yang kita punya itu UU Pengadilan HAM dan UU 39 Tahun 1999 tentang HAM. Jadi kita juga masih bertanya juga IPT itu apa? Jadi, kita juga enggak terkait dengan itulah. Enggak tunduk dengan itu (rekomendasi IPT). Karena kita punya perangkat hukum sendiri," ucap Rum di Kompleks Gedung Kejagung, Jakarta Selatan.

Kejagung tidak akan menjalankan rekomendasi dari IPT. Ia menambahkan, rekomendasi IPT belum tentu sesuai dengan kerangka hukum di Indonesia.

"Kalau tidak sesuai dengan kerangka hukum kita, ya kita enggak tahu".

Dijelaskan dalam pengungkapan kasus kejahatan HAM masa lalu, Kejagung dibantu oleh Komnas HAM. Bila penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM dianggap sudah cukup, maka bisa dilanjutkan ke ranah penyidikan.

"(Kasus) HAM ini kan penyelidikannya Momnas HAM, penyidikannya Kejaksaan Agung. Ya sudah mekanismenya kan tertera, kalau penyelidikan belum dianggap cukup ya enggak naik ke penyidikan. 

Sebelumnya, Pengadilan Rakyat Internasional (IPT) di Den Haag, Belanda, mengeluarkan keputusan mengejutkan. Mereka menyatakan Indonesia bertanggung jawab atas 10 tindakan kejahatan HAM berat yang terjadi pada 1965-1966.

Sepuluh kejahatan HAM menurut IPT di antaranya adalah pembunuhan massal, pemusnahan, pemenjaraan, perbudakan, penyiksaan, penghilangan paksa, kekerasan seksual, pengasingan, propaganda palsu, keterlibatan negara lain, hingga genosida.

Seperti dilansir BBC, setelah keputusan ini keluar IPT mendesak pemerintah untuk memberikan kompensasi dan santunan yang memadai kepada korban dan keluarganya.

Read More

Pencipta Mobil Listrik 'Dicampakkan' Pemerintah

Ricky Elson masih menyimpan kekecewaan.

Pencipta mobil listrik Selo, Ricky Elson, rupanya masih menyimpan kekecewaan terhadap pemerintah. Maklum, alih-alih ingin memberikan yang terbaik untuk negeri tercintanya, pria 36 tahun seakan justru dicampakkan di negerinya sendiri.

Ya, empat tahun lalu, Ricky yang sebelumnya bekerja di Jepang kembali ke tanah air dengan sebuah mimpi besar memajukan dunia otomotif tanah air dengan teknologi motor penggerak listrik karyanya. Serta merta, harapan memiliki mobil listrik nasional kembali bergairah di seantero Indonesia.

Benar saja, mobil listrik Selo dan Tucuxi karya Ricky akhirnya diperkenalkan pada 2012-2013 silam dan dianggap sebagai pelopor mobil listrik nasional. Namun, mimpi itu buyar karena beberapa sebab.

Mulai dari tudingan bahwa Ricky melakukan pencurian teknologi mobil listrik, gagal uji emisi dari pemerintah hingga tersangkut kasus korupsi yang ikut menyeret sosok menteri BUMN saat itu, Dahlan Iskan.

Yang menjadi pertanyaan, jerakah Ricky Elson? Tidak, pria asal Padang ini rupanya diam-diam kembali menciptakan mobil listrik. Bedanya, ia kini tak lagi terlalu berharap dengan pemerintah. Toh, Ricky berasumsi bahwa tugas untuk mengembangkan mobil listrik nasional adalah tugas pemerintah, bukan dirinya.

“Masih dikembangkan. Nanti saja tidak ada  yang harus diberitakan dari Ricky Elson. Dari dulu saya tidak peduli dengan ada atau tidaknya panggilan dari pemerintah. Saya tidak pernah menunggu dipanggil.

Namun Ricky tak membantah untuk mengembangkan mobil listrik nasional, diperlukan pengembangan tidak hanya dari segi teknologi, tetapi beberapa aspek lain, termasuk sumber daya manusia, waktu, uang, regulasi, berbagai riset, serta yang lainnya.

Seperti diketahui, di 2015 lalu, Ricky dipinang seseorang kenalan di negeri Jiran Malaysia untuk mengembangkan mobil Selo, yang sampat menjadi buah bibir di Tanah Air karena bentuknya yang tak kalah dengan mobil sport asal Eropa.

Selain itu, sebelumnya pada 2013 Ricky juga turut andil dalam membuat mobil listrik untuk ajang international APEC di Bali. Mobil ini dikembangkan bersama menteri BUMN yang kala itu posisinya diduduki Dahlan Iskan.

Namun sayang, saat  uji emisi sebelum diproduksi, SELO bersama dengan mobil-mobil listrik yang dinyatakan tidak lolos uji emisi oleh Pemerintah Indonesia.

Read More

Indonesia Antusias Laksanakan Tax Amnesty

Animo masyarakat mulai meningkat. Singapura malah ketar-ketir.

Program pengampunan pajak atau tax amnesty sudah resmi dilaksanakan sejak Senin, 18 Juli 2016 kemarin. Animo masyarakat terhadap kebijakan tersebut pun mulai terlihat seiring dengan mulai berdatangannya para wajib pajak ke sejumlah Kantor Pelayanan Pajak.

Para wajib pajak (WP) mulai melakukan konsultasi atau bertanya tentang tax amnesty. Bahkan sudah ada yang membayar uang tebusan tax amnesty pada hari pertama pemberlakuan program tersebut.

Pada hari pertama pemberlakuan tax amnesty setidaknya ada 149 WP, baik itu WP orang pribadi maupun WP badan yang menyatakan untuk ikut serta dalam program tax amnesty di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Utara. Dari jumlah tersebut ada 11 WP sudah membayar uang tebusan.

"Dari jumlah tersebut, yang sudah membayar uang tebusan sebanyak 11 WP. Namun besaran nilainya saya tidak hafal," kata Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara, Pontas Pane di Jakarta.

Program tax amnesty adalah langkah pemerintah untuk menggenjot penerimaan pajak sebesar Rp165 triliun, dan merepatriasi aset hingga Rp1.000 triliun. Adapun deklarasi aset wajib pajak (WP) di luar negeri diyakini bisa mencapai Rp4.300 triliun.

Kementerian Keuangan telah menetapkan, tarif tebusan repatriasi untuk peserta tax amnesty pada tiga bulan pertama sebesar dua persen, sedangkan untuk deklarasi luar negeri sebesar empat persen. Sementara untuk tarif tebusan pada tiga bulan berikutnya, hingga masa berlaku tax amnesty berakhir 31 Maret 2017, sebesar tiga persen untuk repatriasi, dan enam persen untuk deklarasi luar negeri.

Sedangkan tarif tebusan khusus usaha kecil menengah dengan nilai deklarasi sampai dengan Rp10 miliar sebesar 0,5 persen, dan tarif deklarasi nilai harta lebih dari Rp10 miliar sebesar dua persen.

Pemerintah sudah menyiapkan banyak akses untuk menampung dana repatriasi melalui berbagai instrumen. Pemerintah telah menunjuk 19 bank untuk menampung dana repatriasi dari tax amnesty dengan menawarkan instrumen-instrumen keuangan.

Sementara di sektor pasar modal, PT Bursa Efek Indonesia akan mengupayakan peningkatan suplai saham, salah satunya dengan menerapkan diskon biaya untuk melakukan penawaran saham perdana atau listing fee. Sektor properti juga sudah bersiap untuk menyerap dana repatriasi tax amnesty.  

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai undang-undang tax amnesty, mampu jadi momentum dalam membangkitkan perekonomian nasional, yang dalam beberapa tahun terakhir cenderung melesu.

Ketua Umum Apindo, Haryadi Sukamdani, mengatakan, kebijakan pengampunan pajak telah memberikan angin segar bagi perekonomian nasional, misalnya, dari sisi psikologis. Berdasarkan pengamatannya, sejak payung hukum tersebut disahkan, sejumlah indikator perekonomian dalam negeri tercatat mulai bergeliat.

“Rupiah kami lihat terus menguat, IHSG (indeks harga saham gabungan) juga tren membaik, Bahkan, ada perusahaan yang di-suspend (hentikan sementara) karena mereka naik terlalu cepat,” kata dia.

Faktor psikologis tersebut, lanjut dia, membuktikan bahwa dampak dari kebijakan tersebut mulai diakui oleh masyarakat. Ini tercermin dari sudah adanya sejumlah masyarakat yang menyambangi Kantor Pelayanan Pajak untuk melakukan konsultasi mengenai program tax amnesty.

Meskipun masih sebatas konsultasi, namun Haryadi menilai hal itu menjadi indikator positif bagi pelaksanaan tax amnesty. Artinya, masyarakat sudah semakin memahami bahwa tax amnesty akan meningkatkan penerimaan pajak, yang otomatis akan semakin mengurangi defisit kas keuangan negara.

“Ini momentum untuk kembali. Tahun lalu itu semua merasa pesimis. Secara teknis, dampak psikologis itu penting karena membuat keyakinan terhadap semua orang.

Singapura mulai panik

Pelaksanaan tax amnesty telah membuat Singapura ketar-ketir. Pemerintah Singapura berusaha untuk menghalangi aset-aset warga negara Indonesia keluar dari Negeri Singa.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengklaim bahwa Singapura telah melakukan langkah memotong tarif pajak dan menawarkan fasilitas-fasilitas perbankan untuk mempertahankan aset-aset warga negara Indonesia (WNI) tetap di sana. Meski demikian Bambang meyakini para wajib pajak Indonesia yang memarkir aset-asetnya di Singapura akan memulangkan aset-aset mereka ke Indonesia.

"Ini hanya langkah (Singapura) untuk menantang kami. Kami percaya pembayar pajak kita adalah nasionalis yang mencintai Indonesia lebih dari negara-negara lain.

Bambang memperkirakan 100 persen aset-aset Indonesia yang diparkir di Singapura akan dibawa pulang ke Indonesia.

Sejumlah bank-bank Singapura baru-baru ini melakukan berbagai strategi untuk menahan para nasabah menarik dananya dan mencegah mengikuti program kebijakan tax amnesty Pemerintah Indonesia. Salah satunya, adalah menawarkan bunga deposito yang lebih tinggi.

“Kita sedang berbicara mengenai likuiditas. Mereka juga pasti berhitung, kalau tiba-tiba ada dana yang keluar. Perbankan Singapura juga dalam posisi panik. Berbagai cara akan dilakukan,” kata  Ketua Umum Apindo, Haryadi Sukamdani dalam sebuah diskusi di Jakarta.

Menurut Haryadi, seluruh WNI yang selama ini menyimpan dananya di luar negeri sejatinya sudah mengetahui secara jelas, bahwa iklim investasi di Indonesia jauh lebih menarik dibandingkan negara-negara lain, termasuk di Singapura. Dana repatriasi yang nantinya pulang ke Indonesia, tentu mampu dimanfaatkan ke sektor tersebut.

“Investasi yang riil, menarik, dan untung itu di Indonesia bukan Singapura, Swiss, atau yang lainnya. Uang yang bisa diputar secara merata itu ya di Indonesia. 

Sukamdani mengaku memiliki optimisme tinggi bahwa pelaksanaan kebijakan tax amnesty akan sesuai dengan harapan pemerintah. Menurut dia, dari tahap-tahap pelaksanaan yang ditawarkan pemerintah pada tiga bulan pertama paling diminati wajib pajak.

“Respons sejauh ini sudah cukup positif. Tiga bulan pertama, yang besar-besar bisa masuk,” ujarnya.

Apabila memang perkiraan tersebut benar, ditegaskan Haryadi, hal ini akan menjadi sentimen positif, dalam mendongkrak psikologis wajib pajak yang seharusnya mengikuti program itu.

Dongkrak pembangunan infrastruktur

Besarnya potensi aliran dana repatriasi tax amnesty menjadi potensi besar untuk membangun infrastruktur dalam negeri. Ada banyak sektor yang akan diuntungkan dari investasi dana tersebut.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja mengatakan, aliran dana repatriasi tax amnesty dapat disalurkan untuk investasi pembangunan infrastruktur di industri minyak dan gas (migas). Ada banyak proyek yang siap menampung dana repatriasi tersebut.

"Banyak, Jumlah proyeknya ratusan, Kita butuh investasi sekitar US$46 miliar," kata Wirat ditemui usai acara pelantikan Pejabat eselon II, III dan IV Kementerian ESDM, di Pondok Ranji, Tangerang Selatan.

Wirat berharap dana tax amnesty bisa disalurkan lebih banyak kepada proyek-proyek infrastruktur migas, seperti infrastruktur pembangunan bahan bakar minyak (BBM) kilang dan infrastruktur pendukung lainnya.

"Di ESDM kita berharap dana itu lebih banyak ke infrastruktur agar infrastruktur banyak terbangun, baik infrastruktur BBM, gas, dan proyek hulu migas. Kita berharap ke sana, jumlahnya besar," kata dia.

Sementara, bisnis properti di Indonesia juga diperkirakan akan bergeliat pada masa kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Ratusan triliun dana repatriasi milik peserta kebijakan itu diperkirakan akan mengucur deras ke sektor properti.

Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda memperkirakan, sekitar 60 persen dana repatriasi akan menguyur sektor properti.

"Indonesia sebagai salah satu negara dengan prospek pasar properti yang luar biasa menjadi pilihan untuk membeli properti. Dengan tax amnesty diperkirakan akan banyak transaksi properti dari dana-dana yang saat ini nganggur," ujar dia dilansir dari situs resmi IPW.

Insentif pajak sektor properti yang saat ini relatif kecil, juga membuat dampak psikologis yang kuat bagi pasar untuk melakukan pembelian properti, khususnya menengah atas.

"Dana properti tersebut akan masuk melalui perbankan atau pun pembelian langsung properti.

Diperkirakan dana pembelian langsung properti akan berkontribusi memberi tambahan kapitalisasi pasar properti hingga Rp180 triliun, hingga kuartal I 2017.

"Sehingga perkiraan total kapitalisasi pasar menjadi sebesar Rp380 triliun.

Read More

Nasdem Persilakan PDIP Dukung Ahok di Pilgub DKI

Calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok diisukan masih menunggu dukungan PDI Perjuangan untuk memantapkan sikap di Pilkada DKI 2017.

Padahal, Ahok sudah mengantongi dukungan dari Partai Nasdem, Golkar, dan Hanura serta mendapat dukungan dari relawan TemanAhok yang berhasi mengumpulkan lebih dari 1 juta KTP.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR Victor Bungtilu Laiskodat mengaku tak mempersoalkan jika PDIP ingin mengikuti jejak tiga parpol yang sudah menyatakan dukungan kepada Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Pilgub 2017.

Sebenarnya, lanjut dia, tanpa dukungan PDIP, suara Ahok untuk maju Pilkada DKI sudah mencukupi dari tiga parpol tersebut.

"Enggak, prinsipnya dia sudah mencukupi. Kalau PDIP gabung silahkan," kata Victor di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Viktor juga menangapi politikus Golkar Yorrys Raweyai yang mengatakan bahwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan berubah sikap dari jalur independen dan memilih jalur parpol.

Menurut dia, pernyataan tersebut bukan paksaan, melainkan opsi yang ditawarkan oleh Golkar karena maju melalui independen prosesnya lebih rumit dibandingkan melalui jalur parpol.

Read More

Soal Teroris, Kerjasama TNI-Polri Sangat Penting kata Fadli Zon

Namun ia yakin kemungkinan itu bisa jadi perdebatan panjang.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, terorisme bukan kriminalitas biasa. Bahkan lebih dari sekadar kriminalitas. Sehingga kerjasama antara TNI dan Polri dalam memberantas terorisme dianggap penting.

"Saya kira dalam hal ini melihat bahwa ini bisa jadi kerjasama antara kepolisian dan TNI. Ikatannya kalau menyangkut keamanan negara," kata Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta.

Ia mengatakan di beberapa negara terkait keamanan negara, polisi bisa meminta bantuan TNI. Sehingga kerjasama keduanya dianggap penting. Sebab kepolisian dianggap tak bisa bekerja sendirian dalam menangani hal ini.

"Saya kira dalam waktu dekat kita akan membicarakan ini. Bagaimana pendekatan kita terhadap pemberantasan terorisme di Indonesia. Saya kira ini akan jadi poin perdebatan yang penting," kata Fadli Zon.

Sebelumnya, Satgas Tinombala terlibat baku tembak dengan kelompok Santoso di Poso. Akhirnya, pimpinan gembong teroris Santoso tewas dalam operasi tersebut di Desa Tambarana, Poso Pesisir Utara.

Read More