SBY Kritik Pemerintahan Jokowi Tentang APBN 2016

Menurut SBY, Indonesia berpotensi mengalami gagal fiskal.

Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kembali memberi kritik terhadap pemerintahan Joko Widodo, terkait dengan kondisi ekonomi negara. Partai Demokrat melihat ada persoalan besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.

Jika masalah itu tidak segera diatasi, maka Indonesia berpotensi mengalami gagal fiskal.

Karena itu, SBY meminta pemerintah mencegah defisit yang melebihi batas, agar secara makro, ekonomi Indonesia tidak divonis tak sehat.

BACA JUGA

• AHOK Di kepung Ibu-Ibu MUARA ANGKE Tentang ISU GUSUR saat Lebaran
• WASPADA!!! SPBU Curang Rempoa Punya Banyak Cabang di JAKARTA
• PARTAI GOLKAR AKAN SEGERA PUTUSKAN DUKUNGAN KEPADA AHOK

"Jalan mudah dan pintas dengan cara menambah utang baru bukanlah solusi yang baik. Apalagi, dalam waktu kurang dari 2 tahun ini rasio utang terhadap PDB (produk domestik bruto) meningkat relatif tajam.

Menghitung penerimaan negara dengan memasukkan perolehan dari pengampunan pajak juga sebuah asumsi yang rapuh," kata SBY.

Pemotongan anggaran, kata SBY, sepanjang jumlahnya tepat dan bukan pada sektor yang akan membawa dampak negatif pada rakyat adalah sebuah alternatif yang bisa dilakukan.

Tapi dalam situasi ekonomi lemah dan APBN yang tertekan, pemerintah harus bijak dan tepat dalam mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur.

"Infrastruktur amat penting, itulah sebabnya pemerintahan yang saya pimpin juga melakukan peningkatan jumlah infrastruktur di seluruh tanah air," ujar SBY.

Secara pribadi, ia juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang disebutnya melanjutkan proyek-proyek infrastruktur di masa SBY.

Kemudian mengingat situasi fiskal dan APBN saat ini, Demokrat berharap pemerintah lebih transparan dan bisa lebih memberi penjelasan kepada rakyat tentang keadaan yang sesungguhnya.

"Partai Demokrat tidak ingin Indonesia mengalami gagal fiskal," kata SBY.

Read More

AHOK DIUSIR DARI MESJID KARENA MAU BELAJAR BACA ALQURAN

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengeluh diusir dari masjid. Meski belajar di sekolah Islam saat mengenyam pendidikan dasar di Belitung Timur, agama Kristen Protestan yang ia anut membuatnya dianggap tidak pantas berada di rumah ibadah umat Muslim.

"Saya diusir enggak boleh masuk masjid," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Kantor DPP Partai Nasdem, Menteng, Jakarta Pusat.

Padahal, Ahok melanjutkan, tujuannya masuk masjid tentu bukan beribadah, apalagi mengganggu ibadah umat Muslim. Ia hendak belajar menulis huruf Arab dengan lebih baik. Di sekolahnya, ia juga menerima pelajaran itu.

BACA JUGA

• AHOK Di kepung Ibu-Ibu MUARA ANGKE Tentang ISU GUSUR saat Lebaran
• WASPADA!!! SPBU Curang Rempoa Punya Banyak Cabang di JAKARTA
• PARTAI GOLKAR AKAN SEGERA PUTUSKAN DUKUNGAN KEPADA AHOK

"Guru agama saya bilang, kalau mau (belajar) menyambung huruf Arab, habis salat Isya, tapi di masjid," ujar Ahok.

Namun, karena tidak diperbolehkan menjejakkan kaki, ia tentu tidak pernah memperdalam ilmunya.

Ahok sesumbar, bila tidak dihalangi, ia akan menguasai ilmu membaca dan menulis Arab. 

Ahok percaya diri, ilmu yang diterimanya di sekolah, dan ilmu yang sebenarnya bisa ia dalami lagi di masjid, bahkan bisa mengantarkannya menjuarai lomba membaca Alquran atau Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ).

"Saya mungkin bisa juara MTQ dulu kalau saya diizinkan masuk ke masjid," ujar Ahok.

Selain Ahok, buka puasa di markas Partai Nasdem dihadiri Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Setya Novanto, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Read More

AHOK Di kepung Ibu-Ibu MUARA ANGKE Tentang ISU GUSUR saat Lebaran

Ibu-ibu protes tak disiapkannya rusun sebagai pengganti rumah mereka

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dihadang sekitar sembilan orang ib-ibu yang mengaku warga Kampung Baru Muara Angke, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.

Sembilan orang ibu yang juga mengaku merupakan anggota Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) memprotes rencana penertiban yang dikabarkan akan dilakukan Pemerintah Provinsi DKI setelah Hari Raya Idul Fitri.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perikanan Muara Angke, sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang pertama kali menyampaikan rencana penertiban bersama Pemerintah Kota Jakarta Utara disebut sekadar menyampaikan rencana penertiban tanpa memberi kejelasan tempat relokasi.

BACA JUGA

• KPK MEMANGGIL AHOK ATAS KHASUS REKLAMASI PULAU
• Hukuman Mati Layak Diterapkan Penjahat Seksual
• SORAKAN TEMAN AHOK KEPADA DHANI, LULUNG DAN TAUFIK

"Katanya (rumah susun untuk relokasi) sedang mau dibangun. Kita enggak tahu mau ke mana," ujar Eni Rochayati (42), ibu yang mengaku Koordinator JRMK di pendopo Balai Kota DKI.

Mendengar itu, Ahok, sapaan akrab Basuki menjelaskan pemerintah tidak mungkin melakukan penertiban tanpa sebelumnya menyiapkan rumah susun sebagai tempat relokasi.

"Enggak, enggak. Ada rusun kok," ujar Ahok.

Hanya, rusun yang direncanakan sebagai tempat relokasi seterusnya memang belum terbangun. Sama dengan warga Pasar Ikan yang hunian liarnya baru selesai ditertibkan, warga Kampung Baru Muara Angke harus rela disebar menghuni rusun-rusun lain terlebih dahulu.

Pemerintah, hendak membangun tujuh menara baru pula di Kompleks Rusun Muara Baru. Kompleks rusun yang juga tempat relokasi warga penghuni liar di bantaran Waduk Pluit itu nantinya akan dihuni warga Kampung Baru Muara Angke juga.

"Nanti diutamakan buat penghuni lama," ujar Ahok.

Adanya protes ini tidak akan membuat pemerintah mengurungkan rencana penertiban. Sama pula dengan penertiban kawasan Pasar Ikan, hunian liar harus ditiadakan untuk menyediakan lahan bagi pemerintah untuk membangun tanggul laut setinggi 3,8 kilometer yang diperlukan untuk mencegah banjir rob terus menggenangi kawasan itu tiap kali air laut pasang.

"Tanggul mau dibangun. Kalau enggak (ditertibkan), enggak selesai enam bulan. Ya mau enggak mau warga harus pindah," ujar Ahok.

Read More

WASPADA!!! SPBU Curang Rempoa Punya Banyak Cabang di JAKARTA

Lima pegawai sudah dicokok. Tapi polisi juga curigai pemilik SPBU

Penyidik Polda Metro Jaya terus mengembangkan kasus kecurangan takaran Bahan Bakar Minyak (BBM), yang terbongkar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jalan Raya Veteran, Rempoa, Bintaro, Tangerang Selatan, Banten.

Salah satu yang masih dalam penyelidikan polisi adalah dugaan adanya keterlibatan atau pemilik SPBU. Pemilik dicurigai tahu kecurangan lima pekerjanya itu.

Kepala Subdit Sumber Daya Lingkungan (Sumdaling) Direktorat Reserse Kriminal Khusus dari Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi Sutarmo, mengatakan, dari hasil pemeriksaan lima tersangka yang sudah ditangkap, memang tidak menyebutkan apakah pemilik terlibat atau tidak.

BACA JUGA

• KPK MEMANGGIL AHOK ATAS KHASUS REKLAMASI PULAU
• Hukuman Mati Layak Diterapkan Penjahat Seksual
• SORAKAN TEMAN AHOK KEPADA DHANI, LULUNG DAN TAUFIK

Tapi, penyidik curiga pemilik SPBU terlibat. Karena, keuntungan dari kecurangan takaran BBM itu mencapai miliaran rupiah dalam satu tahun.

"Tapi kalau lihat dari keuntungan kalau sebulan 350 jutaan rupiah, satu tahun kan hampir 3,5 miliar rupiah, apa iya itu tidak melibatkan pemilik," kata Sutarmo, Rabu, 8 Juni 2016.

Untuk mengungkap kecurigaan itu, penyidik Polda Metro Jaya akan memeriksa pemilik SPBU tersebut. "Kita masih menunggu kehadiran dari pemanggilan pemiliknya, akan kita mintai pertanggungjawaban apakah ada keterlibatan atau tidak, kita akan panggil, kita nanti buktikan," ujarnya.

Dari informasi yang diterima penyidik, pemilik SPBU di Rempoa tidak hanya memiliki satu SPBU. 

SPBU Rempoa memiliki banyak cabang. "Informasinya seperti itu, tapi kita lihat besok jika yang bersangkutan hadir akan jelas," ujarnya.

Selanjutnya... Curang Pakai Remote Dapat Miliaran Setahun...

Read More

FAHRI HAMZAH BERKOAR TENTANG PENANGKAPAN PENGURUS TEMAN AHOK

KBRI tak bisa diseret dalam kegiatan partisan, kata Wakil Ketua DPR.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fahri Hamzah, mengatakan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura tak bisa disalahkan saat menghadapi masalah pengusiran atas dua relawan Teman Ahok oleh otoritas setempat akhir pekan lalu.

Menurut Fahri, KBRI tidak boleh dilibatkan dalam kegiatan politik yang sifatnya partisan, karena fungsinya menjalankan tugas-tugas negara, termasuk perlindungan atas warga Indonesia di negara setempat.

"KBRI tidak bisa diseret dalam kegiatan partisan, karena pengumpulan KTP (kartu tanda penduduk) untuk Ahok adalah kegiatan partisan, KBRI tidak mungkin melakukan itu," kata Fahri di Gedung DPR.

Menurutnya, KBRI memang harus berperan mengayomi rakyat Indonesia di luar negeri dan berkuasa penuh melindungi keselamatan dan hak warga negara Indonesia (WNI). Maka, lanjut Fahri, tak bijak menyalahkan KBRI hanya karena sukarelawan tersebut tak bisa beraktivitas di Singapura.

"Kalau Teman Ahok boleh, nanti partai lain minta difasilitasi juga. Jadi ribut Singapura," kata Fahri.

Dia mengatakan, pengumpulan KTP untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia memang tidak disebut sebagai kegiatan politik. Namun, meskipun di Singapura yang disasar Teman Ahok hanya WNI, hal tersebut dianggap Singapura sebagai kegiatan politik luar negeri. Tak berbeda halnya dengan kampanye.

"Singapura negara yang sangat teliti. Sebab jualannya (Singapura) stabilitas politik dan ekonomi. Jadi tingkat pengawasan pada rakyat dan pergerakan manusia tinggi sekali. CCTV (kamera) di mana-mana.

Jadi tindakan pemerintah Singapura dapat dimengerti karena memang itu regulasi mereka dan kita harus hormati mereka," kata Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Hal tersebut disampaikan Fahri menyusul dipulangkannya dua sukarelawan Teman Ahok yang sempat bertolak ke Singapura dan hendak melakukan pengumpulan dukungan dan KTP WNI di negara itu untuk  Ahok sebagai calon gubernur petahana pada Pilkada 2017.

Salah satu Anggota Teman Ahok, Chandra Lie bahkan sempat menuding bahwa KBRI memang sengaja tidak kooperatif sehingga acara pengumpulan KTP tidak bisa dilangsungkan.

Read More

RISMA MENGAMBIL KEPUTUSAN BERSAKSI di MK

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini atau Risma akan bersaksi di Mahkamah Konstitusi, Rabu 8 Juni 2016.

Risma akan menjadi saksi terkait dengan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengalihan Wewenang Penyelenggaraan Pendidikan, yang sebelumnya sudah dilayangkan oleh sejumlah wali murid di Surabaya.

Kuasa hukum pemohon wali murid Surabaya, Edward Dewaruci mengatakan,  penjelasan Risma dalam sidang itu sangat penting. Sebab, dalam sidang itu Risma akan memberikan keterangan mengenai beberapa program pendidikan yang digratiskan Pemkot Surabaya.

BACA JUGA

• KPK MEMANGGIL AHOK ATAS KHASUS REKLAMASI PULAU
• Hukuman Mati Layak Diterapkan Penjahat Seksual
• SORAKAN TEMAN AHOK KEPADA DHANI, LULUNG DAN TAUFIK

“Nanti Bu Risma akan menjawab keraguan sejumlah pihak mengenai pengambilalihan kewenangan pendidikan dari Pemkot Surabaya,
ke Pemprov Jatim.

Dengan hadirnya Risma dalam sidang itu, Edward berharap pemerintah pusat akan terbuka pikirannya terkait pengelolaan pendidikan. Sebab, apabila pendidikan yang ada di kabupaten/kota dilimpahkan kepada provinsi, maka akan cukup banyak proses pendidikan yang terbengkalai.

“Karena anggarannya setiap kabupaten/kota itu tidak sama, maka saya berharap pemerintah pusat bisa kembali berpikiran jernih,” kata Edward.

Selain Risma, rencananya juga akan dihadirkan sejumlah saksi lainnya dalam sidang itu. Di antaranya Ketua Dewan Pendidikan Surabaya Martadi, Mantan Hakim Konstitusi Haryono, dan pakar hukum administrasi Philipus M Hadjon.

Read More

PRESIDEN JOKOWI SELINTIK PLN SELESAIKAN LISTRIK MONDEK

Langkah pria jangkung itu berjalan cepat. Mengenakan kemeja putih lengan panjang, sesekali mengumbar senyum kepada para hadirin tamu undangan.

Warga Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, kedatangan tamu istimewa. Namanya, Joko Widodo. Ia adalah, Presiden Republik Indonesia. Pria yang biasa disapa Jokowi ini, melakukan Groundbreaking Mobile Power Plant (MPP) 100 MW. Selain itu juga, orang nomor satu di Indonesia ini meresmikan PLTU Ketapang 20 MW dan di Desa Jungkat, Kecamatan Siantan, kabupaten Mempawah.

"Kenapa saya kesini. Saya mendengar adanya power plant yang mangkrak 7 tahun 8 tahun. Proyek tersebut telah menghabiskan dana sebesar Rp 1,5 triliun. Kita harapkan bulan September bisa diselesaikan".

"Kita fokus listrik, saya hanya jawab urusan listrik, saya sudah datang ke Bangka Belitung, Aceh, dan Kalimantan Barat. Untuk mengatasi keluhan masyarakat terkait krisis listrik, dengan MPP dan gas tentu kita cepat membangun PLTU untuk mengatasi dan merespons keluhan masyarakat. Yang penting penyelesaiannya, ada tiga seperti ini yang diselesaikan. Masalahnya teknis sekali, karena sudah 7-8 tahun tidak diselesaikan. Perintah saya jelas, harus diselesaikan, supaya suplai listriknya segera dinikmati masyarakat," kata Jokowi.

BACA JUGA

• KPK MEMANGGIL AHOK ATAS KHASUS REKLAMASI PULAU
• Hukuman Mati Layak Diterapkan Penjahat Seksual
• SORAKAN TEMAN AHOK KEPADA DHANI, LULUNG DAN TAUFIK

Jokowi pun meminta Direktur Utama PLN memprioritaskan penyelesaian proyek listrik tersebut. "Apapun setiap persoalan harus diselesaikan. Saya perintahkan kepada Dirut PLN harus selesai, janji Pak Dirut Desember selesai, akhir tahun Bapak-bapak. Yang ini (MPP) September," tambah mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Setiap proyek yang punya permasalahan, Jokowi menegaskan akan mendatangi serta mencari solusinya bersama. Selain memastikan dan menargetkan kapan penyelesaiannya, Jokowi juga tetap akan mengawasi perkembangannya.

"Mungkin saya datang mungkin orang saya. Saya datang ke tempat yang ada persoalan dan itu persoalan harus diselesaikan, ini duit negara, ini duitnya rakyat. Ini yang harus satu per satu diselesaikan. Program 35 MW saya ikuti perkembangannya,"  ucap Jokowi.

Nilai kontrak PLTU Ketapang mencapai US$ 10 juta atau Rp 251 miliar dengan kontraktor pelaksana dari PT Wijaya Karya. PLTU Ketapang terdiri dari dua unit memiliki turbin generator masing-masing 10 megawatt.  Listrik yang dihasilkan akan terhubung ke sistem melalui switchgear 20 kV dan jalur bawah tanah ganda dari 20 kV ke gardu PLTD Sukaharja.

Sementara nilai kontrak Mobile Power Plant Kalbar 100 MW di Desa Jungkat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah senilai US$ 75,36 juta atau Rp 421,95 miliar. Pelaksananya adalah PT GE Operation Indonesia.

Saat ditanya sejumlah wartawan terkait  gejolak harga kebutuhan rumah tangga yang terus naik jelang Ramadan termasuk rencana pemerintah impor daging sapi untuk mengatasi kekurangan pasokan sapi serta soal pergantian Kapolri dan perampingan Pegawai Negeri sipil, Jokowi menolak berkomentar. 

Dalam kunjungan kerja tersebut terlihat jelas hadir mendampingi Presiden Jokowi, Ibu Negara Iriana Jokowi, Menteri BUMN Rini Soemarno, Direktur PLN Sofyan Basir, Gubernur Kalbar Cornelis, Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya, dan Bupati/Wali Kota se Kalimantan Barat.

Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis mengapresiasi terkait proyek tersebut. "Saya tak bisa mengucapkan kata. Terima kasih sebesar-besarnya. Luar biasa saya katakan. Orang Kalbar harus berterima kasih," tutur Cornelis.

Cornelis menuturkan, apabila proyek ini segera rampung, semua pasokan listrik untuk industri bisa terpenuhi. "Kalau semua listrik terpenuhi semua industri bisa terlaksanakan.  Di Ketapang yaitu daerah untuk penimbunan smelter. Pembangunan listrik tenaga gas bulan Mei dimulai. Mudah-mudahan September bisa selesai," ujar Cornelis.

Luasnya wilayah Kalimantan Barat (Kalbar),Cornelis mengakui cukup sulit membangun pembangkit listrik. Dengan adanya Proyek ini, tentu saja sangat dinanti-nanti oleh masyarakat yang membutuhkan penerangan.

"Sudah lama masyarakat Kalbar, menantikannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Hanya Tuhan yang bsa membalasnya.  Bahwa Kalbar aman tentram," tutur Cornelis. (Raden AMP/Ahm)

Read More