Rekening Penyidik Khasus Keterlibatan Suap Dari Freddy Budiman Diperiksa

Seorang anggota tim investigasi polisi menyebut, tujuan tim investigasi polisi yang pokok adalah menyimpulkan apakah keterlibatan aparat dalam sindikat narkoba yang disebut oleh seorang pegiat HAM memang benar.

Effendi Gazali, seorang pakar komunikasi yang tergabung dalam tim investigasi polisi menyebut, tim akan berangkat Selasa (16/08) ke Nusakambangan untuk bertemu dengan para saksi yang hadir dalam percakapan antara Haris Azhar dengan Freddy Budiman.

Presiden Joko Widodo, dalam suatu acara di Bali 'meminta' kepolisian untuk menelusuri informasi yang disampaikan Koordinator Kontras, Haris Azhar, tentang pasokan "dana raksasa" kepada sejumlah aparat.

"Kami adalah anggota tim kepolisian. Tugas kami dibatasi pada menelusuri benar tidaknya kisah Haris Azhar terkait anggota kepolisian. Kami tidak punya otoritas penyelidikan terhadap yang menyangkut dugaan terhadap anggota TNI dan BNN," kata Effendi Gazali.

Dalam kisah yang disebarkan Haris Azhar, disebutkan bahwa Freddy Budiman selama ini bisa menjalankan bisnis narkotik dengan lancar karena memasok ratusan miliar kepada para petugas polisi, militer, dan anggota Badan Narkotika Nasional.

Polisi sempat memproses Haris secara hukum dengan tudingan pencemaran nama baik, namun kemudian ditunda perkaranya.

Effendi Gazali mengatakan kepada Ging Ginanjar dari BBC Indonesia, berdasarkan metoda penelitian komunikasi sesuai bidang keahliannya, ia menyimpulkan bahwa Haris Azhar tidak melakukan fitnah atau pencemaran nama baik, atau pun bermaksud buruk.

Ia juga mengingatkan bahwa yang dilakukan Haris mengandung unsur kepentingan publik dan sebelum menyebarkan kisah itu Haris sudah mengabarkannya kepada juru bicara presiden.

Hal berikutnya yang menjadi tugas tim, kata Effendi, adalah menyimpulkan apakah kisah yang dipaparkan Haris Azhar itu benar.

"Apakah tidak ditambah-tambahi atau diubah sehingga merugikan (pihak yang dituding), karenanya kami akan bertemu dengan orang-orang yang turut hadir dalam pertemuan Haris dengan Freddy Budiman," kata Effendi pula.

Hal lain yang akan dilakukan tim yang juga beranggotakan Hendardi dari Setara Institut dan Poengky Indarto dari Kompolnas dan sejumlah perwira, kata Effendi Gazali, adalah memeriksa lalu lintas keuangan para penyidik perkara Freddy Budiman.

"Ini berdasarkan masukan publik, karena dalam kisah Haris, disebutkan Freddy Budiman menggelontorkan dana kepada polisi saja sekitar Rp90 miliar," katanya.

Dalam tulisan yang tersebar di media sosial beberapa waktu lalu, Haris yang mengaku bertemu dengan terpidana mati Freddy Budiman di Penjara Nusakambangan 2014 lalu, menyebutkan tentang pengakuan Freddy Budiman bahwa ia memasok hingga Rp450 miliar kepada sejumlah perwira dan petugas BNN, sekitar Rp90 miliar kepada sejumlah perwira polisi, dan beberapa kali mengangkut narkoba dengan mobil jenderal TNI bintang dua, dengan sang jenderal duduk di sampingnya di mobil itu.

Tulisan itu disebar melalui media sosial, menjelang pelaksanaan eksekusi mati pada akhir bulan Juli. Freddy yang dihukum dalam kasus penyelundupan 1,4 juta pil ekstasi dari Cina pada 2011, telah dieksekusi pada Jumat (29 Juli) dini hari.

Sejauh ini, tiga instansi membentuk tim investigasinya sendiri-sendiri: polisi, TNI dan BNN. Para aktivis mengusulkan agar tim disatukan atau presiden membentuk tim independen terpadu.

"Ya itu bagus, tapi itu di luar jangkauan kami. Sekarang, kami ada di tim ini, siap saja kalau dilebur, atau berkoordinasi dengan tim lain," kata Effendi.

Namun ia mewanti-wanti, masyarakat sebaiknya tidak usah menaruh harapan terlalu tinggi.

"Yang penting membuktikan saja dulu, apakah yang dipapar Haris itu benar. Kalau benar, ya itu berarti akan ada langkah selanjutnya."

Tapi apa langkah itu, ia menyebut itu di luar jangkauan tim mereka.

Read More

Bongkar Kesaksian Freddy Budiman Perintah Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan jajaran Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Presiden, Jakarta Pusat. 

Menurut salah satu anggota Wantimpres, Sidarto Danusubroto mengatakan bahwa Jokowi sempat sedikit menyinggung soal keterangan Freddy Budiman yang diceritakan Koordinator Kontras, Harris Azhar. 

Kata dia, Jokowi setuju untuk membongkar tuntas aparat Polri dan TNI yang bermain dalam peredaran narkoba, sebagaimana dikatakan Freddy Budiman. 

"Ya beliau tekadnya kan mana ada kompromi, beliau dengan soal narkoba, soal begitu enggak kompromi beliau lah," kata Sidarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

 Ia mengatakan, peristiwa penuturan Freddy kepada Harris sudah terjadi sejak 2012, dan saatnya segera dibongkar kebenarannya. "Itu peristiwa 2012 kan, yang selama ini terpendam, ya sekarang saatnya dibongkar lah. Setuju ndak?! Bongkar saja lah," katanya. 

Senada dengan Sidarto, dalam acara forum kontraterorisme di Bali, Jokowi mempertanyakan mengapa cerita yang bergulir sejak empat tahun lalu tersebut baru di buka sekarang. "Tapi ingat ! peristiwa ini sudah lama kan 2012, kenapa enggak diungkap dari dulu. 

Ya ditelusuri dan diproses kalau memang benar-benar sesuai dengan apa yang disampaikan," kata Jokowi. "Sudah ada tim di Polri. 

Saya sudah sampaikan kepada Polri siapapun yang memiliki kapasitas untuk masuk dalam tim itu silakan. Semuanya ada di tim itu, semakin banyak pakar yang punya kemampuan untuk mengungkap itu silakan masuk dalam tim yang dibentuk," jelas dia.

Read More

Jokowi Menurunkan Pajak Perusahaan Setara Singgapure

Presiden Jokowi mempertimbangkan memotong pajak perusahaan menjadi 17%, sama seperti yang diberlakukan di Singapura.

Menurut kantor berita Reuters, argumen Presiden Jokowi adalah jika pajak perusahaan di Singapura sebesar 17% sedang Indonesia 25%, maka investor akan pergi ke Singapura.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong, mengakui jika perbedaan pajak pendapatan antara Indonesia dan Singapura mendorong banyaknya perusahaan melakukan transfer pricing.

“Seperti yang dikatakan Presiden, kita hidup di era kompetisi. Tarif pajak adalah satu aspek signifikan dari kompetisi ekonomi internasional. Kita lihat Irlandia, ada alasan mengapa semua perusahaan teknologi Amerika menempatkan kantor pusat Eropa mereka di Irlandia. Ini adalah realita kompetisi ekonomi global,” kata Tom Lembong, ditemui di acara makan siang bersama wartawan asing di Indonesia.

Peneliti kebijakan perpajakan, Yustinus Prastowo, meski setuju dengan penurunan tarif, menganggap ide tersebut tidak serta-merta menyelesaikan masalah investasi asing di Indonesia.

Yustinus berkata jika Indonesia menggunakan tarif pajak sebagai insentif menarik investor, pasti akan kalah dengan Singapura. Untuk itu Indonesia harus bersaing dengan kebijakan nontarif: fasilitas dan kemudahan berbisnis.

“Memang yang mendorong transfer pricing adalah perbedaan tarif pajak antar dua negara yang cukup ekstrem. Tetapi yang memberi insentif wajib pajak melakukan transfer pricing adalah kelemahan regulasi sehingga menciptakan loopholes. Kedua, kompetensi aparatur pajak. Ketiga, kemampuan otoritas pajak untuk melakukan penegakan hukum. Tarif hanya penggerak wajib pajak melakukan transfer pricing," jelas Yustinus.

Menurut Yustinus, menggerakkan sektor riil adalah kunci jika ingin menarik investor.

“Kita bisa perbaiki perizinan, infrastuktur, kepastian hukum, tumpang tindih peraturan, itu pekerjaan rumah yang lebih tepat harus diselesaikan saya kira,” kata Yustinus

Read More

Fotokopi Istilah Uang Suap PT Brantas Abipraya Kepada KAJATI

 Uang suap sebesar Rp2 miliar untuk Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta Sudung Situmorang dari dua pejabat PT Brantas Abipraya yakni Sudi Wantoko dan Dandung Pamularno disamarkan dengan sebutan fotokopi. 

Hal itu terungkap saat Marudut, selaku perantara suap, mengakui bahwa Dandung memintanya menyerahkan uang sebesar Rp2 miliar kepada Sudung dan Asisten Pidana Khusus Kejati DKI Tomo Sitepu. Istilah uang suap itu muncul dalam pembicaraan melalui telefon, antara Dandung dan Marudut.

Mereka berdua menggunakan istilah dokumen dan fotokopi ketika akan bertemu untuk menyerahkan uang tersebut. "Iya, fotokopi maksudnya uang," ujar Marudut di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat. 

Uang tersebut merupakan fee kepada dua petinggi di Kejati DKI agar menghentikan penyidikan dugaan korupsi di tubuh PT Brantas yang mencapai Rp7 miliar lebih. 

Dandung meminta Marudut mengoordinasikan hal tersebut kepada Sudung dan Tomo. Meski demikian, penyerahan uang tersebut belum terlaksana. Pasalnya saat Marudut menuju ke Kejati DKI untuk menyerahkan uang, Satgas KPK keburu menangkap Marudut dan menyita uang Rp2 miliar sebagai barang bukti.

Seperti diketahui, Marudut mengakui uang sebesar Rp2 miliar dalam pecahan mata uang Singapura bakal diberikan untuk Sudung dan Tomo. Uang tersebut diterima Marudut dari Dandung agar perkara PT BA di Kejati DKI bisa dihentikan penyidikannya. 

Awalnya, Marudut yang dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Dandung dan Sudi Wantoko tak mengakui bila uang Rp2 miliar bakal diserahkan untuk Sudung dan Tomo. 

Namun setelah dicecar Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK, Marudut mengakuinya. "Ya ke Pak Tomo dan Sudung," kata Marudut.

Read More

Menteri Kehakiman Australia Ingin Kerjasama Dengan Menkopolhukam Indonesia Wiranto

Menteri Kehakiman Australia, Michael Keenan, menyatakan ingin bekerja sama dengan Menkopolhukam RI, Wiranto, ketika kedua figur tersebut bertemu di Bali untuk membahas penanggulangan terorisme.

"Kami akan menjajaki kerja sama dengan Menteri Wiranto sama dengan yang kami lakukan dengan (menteri) pendahulunya. Dia dipersilakan untuk datang ke Australia, dan kami akan memastikan untuk menjaga hubungan ini," kata Keenan sebagaimana dikutip Australian Broadcasting Corporation (ABC).

Michael Keenan menepis kekhawatiran tentang Menteri Koordinator (Menko) Polhukam RI yang baru, Wiranto, yang menjadi sorotan aktivis HAM. Menurutnya, kerja sama dengan Wiranto lebih penting.

"Lebih banyak warga Australia terbunuh dalam serangan teror di Indonesia dibandingkan dengan di seluruh dunia. Alasan mengapa kita menjaga kerja sama yang kuat, saya kira, jelas sekali bagi semua orang untuk melihat dan memahaminya," ujar Keenan.

Australia adalah salah satu dari 20 negara yang menghadiri Pertemuan Internasional Penanggulangan Terorisme (IMCT) di Nusa Dua, Bali. Negara-negara lainnya yang berpartisipasi, antara lain Amerika Serikat, Prancis, Rusia, Cina, Turki, Filipina, dan Pakistan.

Selain itu, turut hadir ASEAN, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Interpol.

Pelanggaran HAM

Wiranto selama ini dikaitkan dengan tuduhan pelanggaran HAM semasa referendum di Timor Leste pada 1999.

Dokumen Serious Crime unit (SCU) bentukan PBB di Timor Leste pada Februari 2003 menyebutkan bahwa Wiranto sebagai petinggi militer Indonesia saat itu melakukan pembunuhan, deportasi dan penyiksaan terhadap masyarakat sipil.

Dokumen yang dikeluarkan pada 10 bulan Mei 2004 bahkan menuntut agar Wiranto ditangkap atas perbuatannya.

Menanggapi dokumen tersebut, Aliansia Nasional Timor Leste untuk Pengadilan Internasional meminta Wiranto ditangkap dan diadili.

Menurut korban yang terlibat dalam masa Referendum 1999, Celestino Gusmão, dirinya sedih melihat Wiranto dipromosikan menjadi menteri di Indonesia. “Ini menunjukan impunitas tetap berlangsung di Indonesia,” kata Celestino.

Meski demikian, Ketua Parlamen Nasional Timor Leste, Aderito Hugo da Costa, menyatakan Timor Leste tidak berurusan dengan kebijakan politik Indonesia.

“Timor Leste dan Indonesia terus mempertahankan hubungan bilateral melalui Komisi Nasional Rekonsiliasi dan Persahabatan (CAVR) yang di setujui oleh kedua pemerintah," ujar Aderito kepada wartawan di Dili, Amito Konusere Araujo.

Siap jelaskan

Pada 28 Juli lalu, usai serah terima jabatan dengan Luhut Panjaitan, Menkopolhukam Wiranto menyatakan siap menjelaskan tuduhan pelanggaran HAM yang dialamatkan padanya.

“Itu biasa. Setiap saya menjabat apapun selalu ada letupan itu. Isu HAM mengenai saya, harus jelas locus dan tempus delicti-nya. Harus jelas saatnya kapan, di mana, dan apa keterlibatan saya. Akan saya jawab satu per satu,” ujarnya tanpa menyebut secara rinci.

Wiranto kemudian berjanji menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu.

“Saya akan lanjutkan langkah Pak Luhut menyelesaikan masalah HAM masa lalu secara adil, transparan, bermartabat, tapi takkan merugikan kepentingan nasional. Itu nomor satu,” kata Wiranto.

Read More

Perpanjangan Izin Freeport Disetujui Pemerintah

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan rekomendasi perpanjangan ‎persetujuan ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia. Meski saat ini, perkembangan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) tidak signifikan.

Direktur Jenderal Mineral Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Bambang Gatot mengatakan, ‎rekomendasi perpanjangan persetujuan ekspor konsentrat Freeport diperpanjang hingga 11 Januari 2016, setelah izin ekspor konsentrat Freeport habis pada 8 Agustus 2016.

"Rekomendasi diperpanjang 11 Januari. Lima bulan," kata Bambang, saat dihubungi wartawan, di Jakarta.

Bambang mengungkapkan, dalam rekomendasi tersebut Freeport memperoleh kuota ekspor konsentrat tembaga sebanyak ‎1,4 juta ton, sesuai dengan yang diusulkan perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut.

"Volume 1,4 juta ton. Alasannya dokumen yang dimasukkan dia," tutur Bambang.

Menurut Bambang, untuk mengekspor konsentrat tembaga, Freeport masih dikenakan bea keluar 5 persen dari nilai volume konsentrat yang diekspor, hal tersebut disebabkan kemajuan pembangunan smelter di Gresik Jawa Timur tidak menunjukkan banyak kemajuan dari enam bulan lalu yaitu masih berada pada kisaran 14 persen.

"Tetap 5 persen lah (bayar bea keluar) karena nggak ada kemajuan (pembangunan smelter)," ‎tutup Bambang.

Read More

Mantan Pembalap Nasional Marcus Tugiman Menjadi Pemulung

Tempat-tempat kotor dikaisnya untuk mendapat barang rongsokan.

Balada kehidupan dialami Marcus Tugiman (MT), mantan pembalap sepeda berprestasi nasional yang lahir di Semarang 16 Maret 1958. Kehidupan hari tuanya saat ini sungguh membuat yang melihatnya miris terenyuh.

Betapa tidak, kemiskinan melilit diri dan keluarganya. Untuk kebutuhan sehari-hari, ia bergantung dari kerja memulung barang rongsokan. Tragisnya lagi, lelaki dengan dua bola mata tebal oleh selaput katarak ini, tangan dan kakinya dari tahun ke tahun digerogoti penyakit kusta. 

MT dan Ngatminah (45 thn) istrinya, serta tiga orang anaknya, tinggal di rumah bangunan tembok setengah jadi. Situasi dan kondisi di dalam dan di luar rumah diwarnai kekumuhan.

"Sejak dulu saya tinggal di rumah ini," ujar MT mengenai tempat tinggalnya yang beralamat di Kampung Tanggungrejo RT 01/RW 05, Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Saat menceritakan masa lalunya, di wajah keriput MT silih berganti tergurat pancaran sukacita dan dukacita. Lelaki berkulit kelam dan tamatan SLTP ini mengaku berasal dari keluarga tak berpunya, tapi sejak kecil gemar bersepeda.

Menjelang remaja, bermodal sepeda jengki bekas, MT bergabung dalam Persatuan Balap Sepeda (PBS) Semarang tahun 1980. Di PBS itu talenta alamiah MT terasah. Mulai tampak mengkilap hanya dalam waktu tiga sampai empat tahun.

Sesuai bakatnya, MT diarahkan oleh pelatih PBS sebagai pembalap spesialis road race yaitu, Nomor Jalan Raya. Setiap ada kejuaraan balap sepeda tingkat lokal (Kota Semarang) atau regional (Provinsi Jawa Tengah), MT selalu naik podium sebagai juara. Atau paling tidak, dia masuk kategori tiga besar dan berhak mendapat kalungan medali.

"Rasanya senang sekali naik podium, dikalungi medali, menjadi sang juara," ujar MT dengan raut berbinar.

Puncak prestasi sekaligus titik keruntuhan prestasi dan kehidupan MT terjadi di tahun 1984. Saat itu MT meraih gelar Juara III Balap Sepeda Tour de Jawa dengan rute Surabaya-Jakarta. Sebelumnya, ia meraih Juara I di Pekan Olahraga Jawa Tengah di nomor Laps Race 50 round.

"Waktu itu saya ditawari pindah ke PBS Marinir Surabaya atau ke PBS Lampung. Semua saya tolak karena saya cinta Jateng," kata MT dengan nada bergetar mengenang masa kejayaannya.

Berkat prestasi gemilang itu, MT menjadi salah satu pembalap andalan ISSI (Ikatan Sport Sepeda Indonesia) Jawa Tengah dan masuk tim Jawa Tengah menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) XI/1984 Jakarta. MT memperkuat tim balap sepeda Jateng, mengikuti event Pra-PON XI. Hasilnya, tim balap sepeda Jawa Tengah lolos ke PON XI, karena pada Pra-PON XI itu berada di peringkat tiga besar nasional.

Hari-hari jelang berangkat ke PON XI/1984 Jakarta merupakan awal bencana bagi MT. Saat itu dia amat senang mendapat sepeda balap baru dari KONI Jawa Tengah sebagai sarana untuk berlaga di PON XI. Celakanya, sepeda balap itu dibawa kabur oleh mekanik tim ke Sulawesi. Karena tidak punya sepeda balap, MT pun batal berangkat ke Jakarta bersama tim PON XI Jawa Tengah.

"Sedih dan menangis saya waktu itu, tapi bagaimana lagi takdir sudah begitu," ujar MT lirih.

Sejak itu MT total undur diri dari balap sepeda. Di dadanya mengeram rasa sesal, sedih, geram, kecewa, dan jengkel yang campur aduk jadi satu. Setelah itu MT memilih jalan hidup dengan mengayuh becak.

Bermodal mata pencaharian sebagai tukang becak itu, MT lalu menikah dan membangun keluarga. Seiring bertambahnya usia, tenaganya mulai renta. MT pun berganti menjadi pemulung sampai kini. Tempat-tempat kotor dikaisnya untuk mendapat barang rongsokan dan bisa dijual.

Pola hidup bergelut di tempat kumuh kotor berdampak fatal bagi kesehatan MT. Tak disadarinya, kedua tangan dan kakinya dirambati jamur kusta. Makin lama makin parah, membuat tangan dan kaki MT kini invalid. Sakit Kusta MT kian kronis, karena selama ini nyaris tak pernah berobat. Itu disebabkan karena tak adanya biaya karena faktor kemiskinan, ditambah juga keengganan MT mencari kesembuhan. "Biarlah begini, saya sudah tua," ucap MT tentang sakit kustanya.

Balada hidup MT pun didengar pengurus ISSI Jawa Tengah. ISSI memutuskan akan membantu meringankan hidup MT, dengan merehab rumah MT yang berantakan bak kandang sapi.

Ia juga akan diberikan sejumlah dana, tanda terima kasih ISSI pada eks atlet yang pernah mengharumkan nama Jateng di kancah olahraga itu. "Mungkin hidup saya tak begini jika saat itu saya pindah ke PBS Marinir Surabaya atau PBS Lampung," guman MT. Demikianlah, manusia boleh berencana, tapi Tuhan yang menentukan.

Read More