Presiden Jokowi mempertimbangkan memotong pajak perusahaan menjadi 17%, sama seperti yang diberlakukan di Singapura.
Menurut kantor berita Reuters, argumen Presiden Jokowi adalah jika pajak perusahaan di Singapura sebesar 17% sedang Indonesia 25%, maka investor akan pergi ke Singapura.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong, mengakui jika perbedaan pajak pendapatan antara Indonesia dan Singapura mendorong banyaknya perusahaan melakukan transfer pricing.
“Seperti yang dikatakan Presiden, kita hidup di era kompetisi. Tarif pajak adalah satu aspek signifikan dari kompetisi ekonomi internasional. Kita lihat Irlandia, ada alasan mengapa semua perusahaan teknologi Amerika menempatkan kantor pusat Eropa mereka di Irlandia. Ini adalah realita kompetisi ekonomi global,” kata Tom Lembong, ditemui di acara makan siang bersama wartawan asing di Indonesia.
Peneliti kebijakan perpajakan, Yustinus Prastowo, meski setuju dengan penurunan tarif, menganggap ide tersebut tidak serta-merta menyelesaikan masalah investasi asing di Indonesia.
Yustinus berkata jika Indonesia menggunakan tarif pajak sebagai insentif menarik investor, pasti akan kalah dengan Singapura. Untuk itu Indonesia harus bersaing dengan kebijakan nontarif: fasilitas dan kemudahan berbisnis.
“Memang yang mendorong transfer pricing adalah perbedaan tarif pajak antar dua negara yang cukup ekstrem. Tetapi yang memberi insentif wajib pajak melakukan transfer pricing adalah kelemahan regulasi sehingga menciptakan loopholes. Kedua, kompetensi aparatur pajak. Ketiga, kemampuan otoritas pajak untuk melakukan penegakan hukum. Tarif hanya penggerak wajib pajak melakukan transfer pricing," jelas Yustinus.
Menurut Yustinus, menggerakkan sektor riil adalah kunci jika ingin menarik investor.
“Kita bisa perbaiki perizinan, infrastuktur, kepastian hukum, tumpang tindih peraturan, itu pekerjaan rumah yang lebih tepat harus diselesaikan saya kira,” kata Yustinus
0 komentar:
Posting Komentar