Pelayanan Publik Tidak Akan Terganggu Walau Perubahan Anggaran Dipotong; Mendagri

Pemerintah menerapkan pemotongan APBN-Perubahan 2016 sebesar Rp 133,8 triliun untuk kementerian/lembaga dan dana transfer pemerintah daerah.‎ Banyak pihak mengkhawatirkan, kebijakan ini memiliki dampak dan pengaruh pada pelayanan publik.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, meski anggaran dipangkas bukan berarti pelayanan publik menjadi terganggu. Tjahjo memastikan, pelayanan tak berpengaruh akibat pemotongan anggaran ini.

"Pemotongan itu saya yakin, yang tidak berkaitan dengan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteran rakyat," ujar Tjahjo di Sumedang.

Adapun skema pemotongan dana saat ini tengah diproses di Kementerian Keuangan. Tjahjo yakin program-program terkait kesejahteraan masyarakat tetap dijalankan.

Arah pemotongan disebut menuju pada anggaran perjalanan dinas dan proyek-proyek lain yang tak berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Pemerintah, kata Tjahjo, tetap mempertahankan prinsip kerja melayani masyarakat.

"Caranya dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien biaya," ujar politikus PDIP ini.

‎Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah memotong Rp 133,8 triliun APBN-P 2016 yang terdiri atas pengurangan belanja kementerian/lembaga Rp 65 triliun dan dana transfer ke daerah Rp 68,8 triliun.

Pemotongan itu terutama untuk anggaran kementerian yang dianggap tidak menunjang prioritas. Presiden RI Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu 3 Agustus 2016 sudah menyetujui pemotongan anggaran yang dicanangkan Sri Mulyani usai baru beberapa hari menjadi Menteri Keuangan itu.

Read More

Mayat Pria Ditemukan Terikat DI Kolong Meja

Jenazah lelaki dengan kondisi terikat kaki dan tangannya ditemukan di kolong meja sebuah rumah di Jalan KH Dewantoro, RT 06 RW 01, Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, Banten. Diduga, pria bernama Sukamto (47) itu menjadi korban pembunuhan di dalam rumahnya sendiri.

Adalah Asih (31) yang sehari-hari bekerja di rumah tersebut menemukan jenazah Sukamto pada Sabtu (6/8/2016). Saat akan masuk rumah, dia melihat ada ceceran darah di lantai, mengarah ke kamar yang sehari-hari digunakan oleh korban.

Curiga darah tersebut adalah darah manusia, Asih langsung melaporkan ke majikannya, Maria Ulfa. Keduanya berupaya mencari jejak asal muasal darah tersebut, namun tidak juga ditemukan.

"Keduanya langsung menyuruh tetangganya untuk melaporkan ke Polsek Ciputat, kalau ada temuan bercak darah di rumah. Ya sudah, kami langsung ngecek TKP (tempat kejadian perkara)," ucap Kapolsek Ciputat Komisaris Tatang Syarif di lokasi kejadian.

Polisi langsung menelusuri setiap ruangan, termasuk sudut kamar korban. Benar saja, petugas menemukan jasad Sukamto sudah terbujur kaku dengan kondisi mengenaskan.

"Mulutnya disumpal kain putih, kaki dan tangannya terikat tali rafia. Pada bagian kepala mengeluarkan banyak darah dan pinggang belakangnya juga mengalami luka," kata Tatang.

Diduga, Sukamto menjadi korban penganiayaan dengan benda tumpul. Jasadnya juga seperti disembunyikan di kolong meja atau seperti balai kecil di dalam kamarnya.

Jasad diduga korban pembunuhan itu pun langsung dievakuasi petugas untuk divisum ke Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, Jakarta Selatan. Sejauh ini, polisi terus menggali keterangan saksi, mengingat keseharian korban hanya bertugas menjaga warung kecil di depan rumahnya.

Read More

Ahok Siap Pecat 3 PNS Pemkot JAKPUS Jika Benar Melakukan Pelecehan Seksual Terhadap Siswa Magang

Seorang siswi SMK berinisial M diduga dicabuli oknum pegawai negeri sipil (PNS) Pemerintah Kota Jakarta Pusat. Gadis berusia 17 tahun diduga mengalami pelecehan seksual saat magang di kantor pemerintahan tersebut.

"Betul ada laporan itu (pencabulan). Tapi masih kita dalami," ujar Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Roma Hutajulu.

Roma menjelaskan, pihaknya menerima laporan dugaan pencabulan itu pada Rabu 3 Agustus 2016 malam. Korban mengaku mengalami peristiwa biadab itu pada siang harinya. 

Namun hasil visum menunjukkan bahwa luka memar di kemaluan ‎korban sudah lama. "Hasil visum luka lama. Keterangan dari visum dokter, kalau baru kejadian lukanya beda," jelas Roma.

Kendati, polisi tetap akan menindaklanjuti laporan dugaan pencabulan tersebut.

Berdasarkan pengakuan korban, kata Roma, M sempat dibekap sebelum dicabuli tiga PNS di Pemkot Jakarta Pusat. Ketiga oknum PNS yang dilaporkan berinisial H, Y, dan A.

"Ada 3 orang, yang ia (korban) kenali hanya 1 orang. Korban mengaku dibekap masuk ke ruang kosong, bangun-bangun sudah telanjang. Orang-orang yang dimaksud memakai name tag (diduga PNS)," pungkas Roma.

Roma mengatakan, pihaknya telah memanggil tiga pegawai Pemkot Jakarta Pusat. Ketiganya masih diperiksa sebagai saksi. "Sudah kita periksa ketiganya," ‎ujar Roma.

Roma menjelaskan, pihaknya belum memiliki cukup bukti untuk menetapkan ketiga oknum PNS di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat itu sebagai tersangka.  "Bukti yang menunjukkan mereka pelaku belum kuat," jelas dia singkat.

Sebelumnya, seorang siswi SMK berinisial M mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Mapolres Metro Jakarta Pusat. Gadis itu mengadu telah menjadi korban kebiadaban oknum PNS di tempatnya magang, yakni Pemkot Jakarta Pusat.

‎M mengaku mengalami pencabulan pada Rabu 3 Agustus 2016 siang. Saat itu dia dibekap dari belakang dan dibawa oleh tiga orang tersebut ke salah satu sudut kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Begitu sadar, M sudah dalam kondisi telanjang.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku baru mengetahui kabar dugaan adanya 3 PNS di Sudin Pariwisata Jakarta Pusat yang mencabuli siswi SMK magang. "Saya belum dapat laporan, mesti cek nanti. Baru baca berita,"ujar Ahok di Balai Kota Jakarta.

Ahok menegaskan apabila terbukti PNS melakukan tindakan tersebut maka sanksi yang akan diterima adalah pemecatan. "Kalau oknum PNS pasti kita pecat, mesti kita pecat," tegas Ahok.

Menurut Ahok, untuk mencegah kejadian seperti itu tak lagi berulang, pihaknya akan segera meratakan penempatan CCTV. Selain itu, Ahok menyarankan agar para anak magang tidak termakan rayuan para PNS nakal. 

"Untuk mencegahnya lagi ya kamu usahakan jangan berdua dong. Ya CCTV  ada. Kamu jangan berdua, mungkin memang dia ada rayu, dibohongin kan. Ya jadi kalau jadi magang itu jangan sendiri-sendiri," kata dia.

Ahok pun mencontohkan dirinya dan anak magang tidak pernah berdua dalam satu ruangan.

"Saya kan buka magang nih, saya enggak boleh (mereka) di ruangan sendiri, perlu diwaspadai. Pintu juga enggak boleh tertutup. semua mesti terbuka. Dan di sini, hampir semua ruang rapat ada CCTV, jadi anak magang yang kerja semua (diawasi) CCTV," pungkas Ahok.

Read More

MAHKAMA KONSTITUSI Tidak Sanggup Menyelesaikan Perkara LGBT

Persidangan di Mahkamah Konstitusi untuk mengubah pasal dalam KUHP agar mempidanakan homoseksualitas bisa mengarah pada terjadinya kekerasan akibat main hakim sendiri oleh kalangan intoleran.

Mahkamah Konstitusi sudah empat kali melakukan sidang terkait uji materi terkait pasal 284, 285, dan 292 KUHP tentang kekerasan seksual.

"Jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan, nantinya orang bisa seenaknya menggrebek, main hakim sendiri, dan melakukan kekerasan apa saja terhadap kaum LGBT atau yang mereka anggap LGBT, dengan alasan menegakkan ketentuan hukum KUHP," kata Lies Marcoes, seorang feminis aktivis hak-hak sipil dan kewargaan.

Ia mencontohkan, surat edaran menteri kesehatan terkait sunat perempuan yang dimaksudkan agar jika ada yang melakukan praktik itu setidaknya dilakukan dengan sehat, justru dijadikan dasar beberapa kalangan untuk mengkampanyekan sunat perempuan.

Contoh lain, tap MPRS tentang Marxisme/Leninisme yang digunakan beberapa kalangan setiap kali mereka menentang atau membubarkan acara terkait Peristiwa 1965 atau yang mereka tuding mempropagandakan komunisme.

Belum cukup umur

Agustine, pegiat dari Yayasan Ardhanari yang bekerja melindungi hak-hak kaum lesbian, mengamini.

"Sekarang-sekarang saja sudah banyak penggrebekan terhadap tempat-tempat kos kawan-kawan perempuan lesbian, juga pelecehan terhadap kawan-kawan buruh perempuan yang ekspresi gendernya macho," kata Agustine.

Dalam ketentuan pidana sekarang, seks hanya ilegal jika melibatkan anak kecil yang belum cukup umur, dan berlaku baik bagi homoseksual maupun heteroseksual.

Namun dalam uji material yang diajukan oleh sejumlah kalangan yang tergabung dalam Aliansi Cinta Keluarga (AILA) Indonesia, MK diminta untuk mengubah pasal 284 itu agar berlaku bagi semua umur, khususnya terkait homoseksualitas.

"Kita menyaksikan kemerosotan moral terus terjadi," kata Rita Hendrawaty Soebagio, Ketua AILA".

Terkait potensi kekerasan dan aksi main hakin sendiri oleh warga, Rita Soebagio mengakui, 'Seluruh potensi agresivitas dan lain sebagainya mungkin saja terjadi," katanya.

Rita berdalih, ada keresahan di dalam masyarakat. "Justru agar masyarakat tak bertindak di luar konteks hukum."

"Justru yang kami khawatirkan adalah masyarakat main hakim sendiri karena tidak ada perangkat yang cukup. Tapi kalau perangkatnya cukup masyarakat mestinya memiliki kesadaran hukum, bahwa proses pengadilan dan hukum bisa ditempuh."

Uji materi ini sudah empat kali disidangkan, dan sejauh ini sudah menghadirkan para saksi ahli yang mendukung para pemohon, yang antara lain menyebutkan bahwa homoseksualitas bisa menularkan penyakit kelamin, dan bahwa homoseksualitas adalah penyakit.

Sebagian besar bahasan dalam persidangan terarah pada homoseksualitas. Namun uji material juga sebetulnya terarah pada hubungan heteroseksual.

Rita Soebagyo menolak disebut berupaya mengkriminalkan seksualitas.

"Dari dulu, itu sudah pidana. Kami sekedar ingin memperluas pengertiannya saja," katanya.

Antaran lain, 'perzinahan' yang ingin diperluas dari yang asalnya pada subjek yang menikah, menjadi siapa pun. Sementara homoseksualitas diinginkan AILA untuk dipidanakan, padahal sebelumnya pidana untuk LGBT ini jika menyangkut anak di bawah umur.

Lies Marcoes, seorang feminis dan sekaligus cendikiawan Muslim Indonesia menyebut, permohonan AILA itu juga berbahaya karena meminta negara untuk campur tangan dalam kehidupan pribadi warga.

"Dan campur tangan pada urusan pribadi warga itu bukan untuk melindungi, melainkan justru untuk merepresi warga untuk urusan yang tak bersangkut paut dengan orang lain," kata Lies Marcus.

Menurutnya, negara, dalam hal ini pemerintah, juga Mahkamah Konstitusi, harus menunjukkan kewibawaan dengan tidak tunduk pada tekanan konservatisme agama.

Dalam persidangan yang diwarnai semangat agama itu -termasuk komentar anggota majelis hakim, Patrialis Akbar, wakil pemerintah, Hotman Sitorus mempertanyakan apakah nantinya penjara akan kelebihan beban, apakah kepolisian, kejaksaan dan kehakiman jadi 'terfokus' (pada hal-hal terkait seksualiats warga).

Namun Hotma Sitorus mengatakan, pemerintah belum akan mengajukan saksi ahli dari pihak mereka.

Read More

Universitas Abulyatama Banda Aceh Kehilangan 2 Mahasiswa Saat Mengikuti Camp

Dua orang mahasiswa Universitas Abulyatama Banda Aceh, dikabarkan hilang di Bukit Lhok Keutapang Cut, Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar. Keduanya beserta tujuh rekan lainnya berkemah di kawasan wisata tersebut sejak dua hari lalu.

Sua mahasiswa tersebut diketahui bernama Nazri Adlani (24) yang bermukim di Gampong Jeulingke Banda Aceh dan Said Hazmi (23) bermukim di Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar.

Mereka merupakan mahasiswa Fakultas Teknik kampus setempat. Kapten SAR Banda Aceh, Supriadi membenarkan adanya informasi orang hilang saat berkemah di lokasi wisata alam Lhok Keutapang Cut tersebut.

Kata Supriadi, pihaknya mendapat informasi bahwa kedua mahasiswa itu hilang saat hendak memancing dan berpisah dengan rekannya. "Jadi mereka dua orang ini saat siang kemarin izin memancing kepada rekan lainnya, tapi sampai sore tidak kembali juga," kata Supriadi, Rabu (3/8/2016).

Supriadi menyebut, sembilang mahasiswa itu sudah dua hari berkemah di Lhok Keutapang sejak 1 Agustus.

Sementara Nasri dan Said pamit pada rekan lainnya pada 2 Agustus sekitar pukul 13.00 WIB dan dikabarkan hilang sejak sore harinya. Hingga kini Basarnas masih melakukan koordinasi dengan Kapolsek Peukan Bada untuk melakukan pencarian dua mahasiswa hilang tersebut

Read More

Pidato Presiden RI dalam WIEF, Dunia Islam Masih Tertinggal Dari Pada Media dan Teknologi

Presiden Joko Widodo, dalam pidato pembukaan World Islamic Economic Forum (WIEF) ke-12 di Jakarta, mengajak komunitas Muslim menjadi penggerak perekonomian dunia yang masih melambat akibat krisis delapan tahun silam.

Namun demikian, Presiden Jokowi mengakui masyarakat Islam di dunia masih tertinggal di bidang media, media sosial, dan teknologi.

Forum WIEF, yang akan berlangsung sampai Jumat, dihadiri sejumlah pemimpin negara seperti PM Malaysia Najib Razak, Presiden Tajikistan Emomali Rahmon, Presiden Republik Guinea Alpha Conde, dan PM Sri Lanka Ranil Shriyan Wickremesinghe.

Presiden mengatakan masyarakat Muslim dunia dapat memanfaatkan kekuatan yang telah lama dimiliki yaitu usia demografi masyarakat Muslim dunia.

Komunitas Muslim, menurutnya, memiliki kondisi demografi terbaik dibandingkan komunitas agama lain di dunia yaitu dari kalangan muda.

"Di mana rata-rata umur tengah pemuda Muslim di seluruh dunia adalah 23 tahun, sementara rata-rata umur tengah pemuda non Muslim di seluruh dunia adalah 30 tahun," kata Jokowi dalam pidatonya.

Di hadapan peserta, Jokowi juga menyebut bahwa kekuatan yang dimiliki dunia Islam terus berkembang, seperti keuangan syariah, kuliner dan fesyen Islami, serta seni arsitektur Islam.

Soal keuangan syariah, Jokowi mencontohkan, telah menjadi industri ribuan triliun dolar di mana peminatnya tidak hanya berasal dari komunitas Muslim tetapi juga komunitas non-Muslim.

Tantangan terberat.

Namun demikian, Joko Widodo tidak menampik masyarakat Muslim dunia saat ini menghadapi tantangan yang amat besar, utamanya di dunia media, media sosial dan teknologi.

"Di sana kita belum mampu memenangkan persaingan. Dan jika kita tidak mendidik dan melatih masyarakat kita, dunia akan semakin meninggalkan kita," katanya.

Menghadapi situasi seperti, Jokowi mengatakan tidak ada jalan pintas. "Tidak ada peluru ajaib," katanya.

Di hadapan peserta, presiden menganggap tantangan di dunia Muslim saat ini adalah membangun budaya terbuka.

"Kita harus bangun budaya yang terbuka. Budaya yang tidak hanya menoleransi perbedaan, tapi juga secara tulus menghormati perbedaan," kata presiden dalam penghujung sambutan.

Read More

Toleransi Masyarakat Masih Rentan, Kerusuhan Di Tanjung Balai

Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution mengatakan, kerusuhan bernuansa SARA di Tanjung Balai, Sumatera Utara menunjukkan toleransi masyarakat yang masih rentan.

Menurutnya, perlu pengawasan, pemulihan, dan mediasi berbagai pihak di lapangan. “Kekerasan atas nama apapun adalah musuh dunia kemanusiaan. Dalam pengalaman menangani kasus bernuansa SARA, mediasi adalah cara relatif efektif.

Selain itu, sambungnya, rekonsiliasi juga harus segera dilakukan. Pihak berwajib, pemerintah daerah, tokoh pemuda, tokoh agama hingga Kementerian Agama harus turut andil dalam proses rekonsiliasi.

“Diharapkan pemulihan situasi dan kondisi pascakerusuhan dapat dilakukan secara adil dan komprehensif sehingga dapat menyelesaikan konflik sampai ke akar permasalahan".

Dia menilai, akar permasalah dari kerusuhan di Tanjung Balai, Sumatera Utara terkait kesenjangan ekonomi, ketidakadilan penegakan hukum dan arogansi sosial.

“Kami meminta agar seluruh warga tidak terprovokasi dengan isu SARA dan tetap menjaga persatuan.” ungkap Meneger.

Kendati begitu, Meneger  mendesak agar polisi setempat segera mengamankan oknum yang memicu dan melakukan perusakan tempat ibadah.

Sebelumnya, ratusan warga Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, membakar dan merusak beberapa tempat ibadah di daerah itu. Aksi tersebut diduga dipicu permintaan salah seorang warga yang menegur pemeluk agama lain untuk mengecilkan volume di tempat ibadahnya.

Peristiwa terjadi pada Jumat 29 Juli hingga Sabtu, 30 Juni 2016 dini hari. Kejadian berawal saat M, 41, warga Jalan Karya Kelurahan Tanjungbalai Kota I, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, menegur pemeluk agama lain yang terlalu kencang memakai pengeras suara di tempat ibadahnya.

Read More